Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEB TASIKMALAYA.(15/12/2025) – Reformasi Polri kerap dipromosikan sebagai proyek besar yang digerakkan oleh orang-orang paling pintar di negeri ini—pakar hukum, perwira berpengalaman, dan konsultan kebijakan. Namun, ironi muncul ketika hasil reformasi justru membuat rakyat semakin sulit mengerti: apa yang sebenarnya diperbaiki, dan untuk siapa?
Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada jarak. Jarak antara ruang rapat yang penuh konsep canggih dengan jalanan tempat rakyat berhadapan langsung dengan polisi.
Kepintaran Elitis, Minim Empati
Kebijakan yang cerdas secara teknokratis belum tentu cerdas secara sosial. Reformasi yang dirancang dengan bahasa hukum dan bagan struktural sering kali gagal menjawab pertanyaan paling sederhana dari publik: apakah hidup kami jadi lebih mudah, lebih aman, dan lebih adil?
Contoh Kebijakan yang Membingungkan Rakyat
1. Tilang Elektronik (ETLE) tanpa literasi memadai
ETLE dimaksudkan untuk transparansi. Namun di lapangan, banyak warga kebingungan:
– Tidak tahu bagaimana mekanisme klarifikasi
– Surat tilang datang terlambat
Denda dianggap “jatuh dari langit”
Tanpa sosialisasi masif dan kanal pengaduan yang responsif, teknologi terasa menghukum, bukan melayani.
2. Restorative Justice yang inkonsisten
Konsep keadilan restoratif terdengar progresif. Tapi praktiknya sering tak seragam:
– Kasus kecil bisa selesai damai di satu tempat
– Kasus serupa diproses pidana di tempat lain
Ketidakpastian ini membuat rakyat bingung: hukum itu fleksibel atau tebang pilih?
3. Birokrasi laporan kehilangan
Untuk laporan kehilangan sederhana, warga masih harus:
– Datang berulang kali
– Menghadapi persyaratan yang berbeda-beda
Terkadang dikenai biaya tak jelas
Reformasi digital digaungkan, tetapi pengalaman publik tetap analog dan melelahkan.
4. Kriminalisasi yang diumumkan lewat konferensi pers
Penetapan tersangka yang diumumkan cepat di depan kamera sering menimbulkan kesan:
– Vonis sosial lebih dulu
Proses hukum terasa sebagai tontonan
Rakyat bertanya: di mana asas praduga tak bersalah?
Reformasi yang Terlihat, Bukan Terasa
Terlalu sering reformasi berhenti pada simbol: slogan baru, aplikasi baru, struktur baru. Namun perilaku aparat di lapangan—yang paling dirasakan publik—tak berubah signifikan. Inilah sumber kebingungan dan kekecewaan.
Apa yang Seharusnya Diubah?
Reformasi Polri harus bergeser dari
Institution-centered ke citizen-centered:
– Kebijakan diuji dengan pertanyaan empatik: mudahkah dipahami rakyat?
– Sosialisasi sederhana, bukan jargon teknis
– Standar layanan yang konsisten di semua wilayah
– Evaluasi berbasis pengalaman publik, bukan hanya indikator internal.
Kesimpulan :
Rakyat tidak menuntut reformasi yang jenius. Rakyat menuntut reformasi yang masuk akal. Kepintaran sejati dalam kebijakan publik bukan diukur dari kerumitan konsepnya, melainkan dari sejauh mana rakyat bisa mengerti, merasakan manfaatnya, dan percaya pada institusinya kembali.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#PRESIDENREPUBLIKINDONESIAPRABOWOSUBIANTO
#KEMENTERIANPERTAHANANREPUBLIKINDONESIA
#MARKASBESARKEPOLISIANREPUBLIKINDONESIA,#KAPOLRILISTYOSIGITPRABOWO
#TIMREFORMASIPOLRI,#JIMMYASSIDIQLY,#MAFFUDMD,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#FYPVIRAL
