Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(2 APRIL 2026) ~ Di tengah panggung formal kekuasaan, ketika seorang Presiden bertanya dan buruh menjawab “tidak”, yang runtuh bukan sekadar suasana—tetapi ilusi bahwa semua berjalan baik-baik saja. Jawaban itu bukan pembangkangan. Itu adalah kejujuran paling mentah dari realitas sosial.
Program seperti MBG bisa dirancang dengan niat mulia: meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki gizi, dan menunjukkan keberpihakan negara. Namun di lapangan, buruh hidup dalam hitungan upah harian, beban kerja, dan ketidakpastian. Ketika mereka menjawab “tidak”, itu bukan karena menolak negara—melainkan karena negara belum sepenuhnya hadir dalam kehidupan mereka.
Masalahnya bukan pada programnya semata, tetapi pada cara implementasi yang seringkali elitis: dirancang dari atas, dipaksakan ke bawah, dan mengabaikan suara yang seharusnya menjadi dasar kebijakan. Jika jawaban “tidak” itu diabaikan, maka negara sedang membangun kebijakan di atas fondasi rapuh—retak oleh ketidakpercayaan.
Bacajuga;RESUME AUDIENSI BPPH PEMUDA PANCASILA
Sejarah menunjukkan, kekuasaan yang gagal mendengar kejujuran rakyatnya akan berhadapan dengan satu hal yang lebih keras dari penolakan: perlawanan diam yang meluas. Buruh mungkin tidak selalu turun ke jalan, tetapi ketidakpercayaan yang tumbuh adalah bentuk krisis yang lebih dalam.
Pertanyaannya bukan lagi “apakah program ini akan dipaksakan?”, tetapi apakah pemerintah cukup berani untuk mendengar ‘tidak’ dan mengubahnya menjadi perbaikan nyata? Karena dalam satu kata itu, tersimpan pesan besar: rakyat tidak butuh sekadar program—mereka butuh keadilan yang terasa.
Menurut Francis Fukuyama, ketika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah—termasuk pada program seperti MBG—mulai luntur, yang melemah bukan hanya legitimasi kebijakan, tetapi juga kapasitas negara untuk menjalankan program secara efektif. Tanpa trust, setiap kebijakan akan dipersepsi sebagai beban, bukan solusi, sehingga partisipasi publik menurun dan resistensi meningkat. Dalam kondisi ini, pemerintah tidak cukup hanya melanjutkan program, tetapi harus memulihkan kepercayaan melalui transparansi, akuntabilitas, dan bukti nyata bahwa kebijakan benar-benar berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Kesimpulan.
Program MBG ke depan tidak bisa dijalankan dengan pola lama. Jika ingin bertahan dan berhasil, arahnya harus jelas: berbasis kebutuhan nyata buruh, bukan sekadar target administratif. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terbuka, memperbaiki pelaksanaan di lapangan, memastikan transparansi, dan melibatkan buruh sebagai subjek—bukan objek. Tanpa itu, program akan terus berjalan tapi kehilangan makna. Dengan itu, MBG bisa berubah dari sekadar kebijakan menjadi solusi yang benar-benar dirasakan manfaatnya.
Catatan penting.
Kritik pedas buruh dengan mengatakan TIDAK – seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman, tapi alarm dini kegagalan implementasi. Bagi BGN dan pelaksana di provinsi/kabupaten/kota, respons yang tepat bukan defensif, melainkan korektif dan terukur: buka kanal pengaduan yang benar-benar ditindaklanjuti, audit pelaksanaan di lapangan (distribusi, kualitas, ketepatan sasaran), dan libatkan perwakilan buruh dalam evaluasi rutin. Jika kritik diabaikan, yang runtuh adalah kepercayaan; jika ditangkap serius, itu justru jadi bahan memperkuat program. Intinya, legitimasi MBG di lapangan ditentukan bukan oleh desain pusat, tapi oleh kepekaan pelaksana terhadap suara buruh.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#PRESIDENTPRABOWOSUBIANTO,#BADANGIZINASIONAL,#PELAKSANA,#PUSAT,#PROVINSI,#KABUPATEN,#KOTA,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM,#SERIKATBURUH,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#SELAMATHARIBURUH
