lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(24 APRIL 2026) ~ Upaya memperkuat pertahanan melalui pembentukan batalion di tiap kabupaten/kota bisa dipandang positif bila tujuannya meningkatkan kesiapsiagaan, respon bencana, pengamanan wilayah terpencil, dan memperkuat kehadiran negara. Pemerintah memang mendorong pembangunan batalyon teritorial pembangunan secara luas dalam beberapa tahun terakhir.
Namun, Indonesia tidak otomatis akan tergerus seperti Myanmar, karena konteks keduanya berbeda. Myanmar mengalami dominasi militer dalam politik, kudeta, dan lemahnya supremasi sipil. Sedangkan Indonesia pasca-Reformasi memiliki konstitusi, pemilu, DPR, masyarakat sipil, dan prinsip bahwa TNI berada di bawah otoritas sipil. Selama prinsip itu dijaga, ekspansi struktur militer tidak identik dengan jalan Myanmar.
Kunci utamanya bukan jumlah batalion, tetapi kontrol demokratis:
1.TNI fokus pada pertahanan negara.
2.Politik tetap dipimpin sipil.
3.Anggaran transparan dan diawasi DPR/BPK.
4.Profesionalisme prajurit ditingkatkan.
5.Hak sipil dan kebebasan publik dijaga.
Secara akademik, negara kuat adalah negara yang memiliki militer profesional namun tunduk pada demokrasi, bukan militer yang masuk terlalu jauh ke ruang politik. Jadi ancamannya bukan batalion baru, melainkan bila batas sipil-militer mulai kabur.
Tanggapan para ahli, baik dalam maupun luar negeri, umumnya terbagi dua sudut pandang terhadap upaya penguatan struktur Tentara Nasional Indonesia ini.
Kelompok pertama menilai langkah tersebut positif sebagai bentuk modernisasi pertahanan, peningkatan kesiapsiagaan wilayah, penguatan logistik nasional, penanganan bencana, serta antisipasi ancaman geopolitik kawasan Indo-Pasifik. Dalam perspektif ini, kehadiran satuan di daerah dianggap mempercepat respons negara terhadap krisis dan memperkuat deterrence.
Kelompok kedua memberi catatan kritis. Sejumlah akademisi menilai perlu kehati-hatian agar perluasan struktur tidak mendorong pembengkakan anggaran, tumpang tindih dengan fungsi sipil, atau mengaburkan agenda reformasi sektor keamanan pasca-1998. Pengamat luar negeri biasanya menyoroti pentingnya supremasi sipil, transparansi, dan akuntabilitas demokratis agar penguatan militer tetap berada dalam koridor konstitusi.
Secara umum, konsensus para ahli adalah: memperkuat Tentara Nasional Indonesia sah dan penting, tetapi harus berbasis ancaman nyata, perencanaan matang, kemampuan fiskal negara, serta tetap menjaga keseimbangan antara keamanan nasional dan demokrasi. Negara kuat bukan hanya karena banyak pasukan, tetapi karena institusinya profesional, terkendali, dan dipercaya rakyat.
Catatan – Seperti diketahui dalam kajian pertahanan modern, langkah terbaik Tentara Nasional Indonesia ke depan bukan semata menambah satuan, tetapi membangun militer yang profesional, adaptif, dan berteknologi tinggi melalui peningkatan kualitas prajurit, modernisasi alutsista, penguatan siber dan intelijen, kesiapsiagaan bencana, serta interoperabilitas antarmatra. Di saat yang sama, Tentara Nasional Indonesia perlu tetap kokoh dalam prinsip netralitas politik, tunduk pada supremasi sipil, dan berorientasi pada pertahanan rakyat semesta, sehingga kekuatan negara tumbuh sejalan dengan demokrasi, efisiensi anggaran, dan kepercayaan publik.
Kesimpulan: Jelasnya kehadiran institusi keamanan atau pembentukan satuan baru akan diterima masyarakat bila memenuhi tiga syarat utama: ada kebutuhan nyata, tata kelola yang transparan, dan manfaat publik yang terukur. Para ahli hubungan sipil-militer menilai kekuatan pertahanan sah dibangun negara, tetapi legitimasi sosial muncul ketika kebijakan didasarkan pada analisis ancaman, efisiensi anggaran, serta tetap tunduk pada kontrol pemerintahan sipil.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
TINGGAL DI KAMPUNG TERPENCIL DARI DESA TERTINGGAL.
#MARKASBESARTENTARANASIONALINDONESIA,#MENTERIPERTAHANANKEAMANAN,#PANGLIMATNI,#PARAKEPALASTAFTNI,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD
