Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(25/03/2026) ~ Narasi partisipasi rakyat melalui urunan dalam program MBG semestinya menjadi simbol gotong royong yang bermartabat, namun ketika pengelola justru terindikasi menjadikannya ladang “bancakan korupsi”, di situlah kepercayaan publik runtuh secara sistemik.
Dugaan bahwa elite kelembagaan seperti Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengajak adanya keterlibatan masyarakat memberikan semangat gotong royong, melalui urunan sebagai bentuk partisipasi bersama. Dia tak lagi mampu—or enggan—menjadi tameng rakyat memperlihatkan adanya kegagalan fungsi representasi yang serius.
Dalam perspektif akademik, pakar tata kelola publik sering menyebut fenomena ini sebagai state capture ringan, yakni ketika kebijakan publik dibajak oleh kepentingan sempit di dalam lingkar kekuasaan sendiri.
Ekonom politik juga menilai, partisipasi publik tanpa transparansi dan akuntabilitas hanya akan memperlebar ruang korupsi kolektif yang “terlegitimasi secara sosial”.
Jika ini benar terjadi, maka yang runtuh bukan sekadar program MBG, melainkan fondasi kepercayaan rakyat terhadap institusi negara—dan itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar skandal korupsi biasa.
Seorang Ahli yang dikenal memiliki keunggulan dalam membaca realitas kebijakan seperti program MBG, mengatakan bahwa hal seperti ini biasanya datang dari tiga rumpun ahli : ekonomi politik, tata kelola publik, dan intelijen strategis sipil.
Dalam kacamata mereka, situasi ini sering dipetakan bukan sekadar penyimpangan teknis, tetapi pola yang bisa diestimasi sejak awal.
Ekonom politik seperti Mushtaq Khan menyebutnya sebagai political settlement problem—di mana distribusi sumber daya program sejak awal sudah rawan ditarik oleh elite.
Sementara pakar tata kelola seperti Merilee Grindle melihatnya sebagai kegagalan good enough governance, yakni ketika negara tidak membangun sistem kontrol yang cukup sebelum membuka partisipasi luas.
Dari sisi analisis strategis, model seperti yang dikembangkan Sherman Kent (intelijen modern) menekankan pentingnya early warning signal—indikasi awal seperti minimnya transparansi, lemahnya audit, dan dominasi aktor tertentu sudah cukup bagi analis untuk memperkirakan potensi “bancakan” akan terjadi.
Kesimpulannya:
Bagi para ahli, kondisi seperti ini menggambarkan bukan lagi kejutan, melainkan hasil yang bisa diprediksi ketika partisipasi publik tidak diimbangi sistem pengawasan yang kuat.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#PUBLIK,#SEMUAORANG,#FYP,#VIRAL,#PENGELOLAMBG,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#SOROTANTAJAM
