Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(23/03/2026) ~ Bayang-bayang kembalinya pola kekuasaan ala Orde Baru bukan lagi sekadar paranoia politik, melainkan mulai terasa dalam gejala konsolidasi kekuasaan yang kian terpusat, pelemahan kontrol sipil, hingga narasi stabilitas yang dijadikan legitimasi pembatasan kritik.
Dalam kacamata Harold D. Lasswell, politik selalu tentang “who gets what, when, and how”—dan ketika distribusi kekuasaan makin tertutup, itu pertanda awal menguatnya oligarki terselubung.
Sementara Samuel P. Huntington mengingatkan bahwa modernisasi tanpa institusionalisasi demokrasi hanya akan melahirkan ketertiban semu yang rapuh dan represif.
Jauh sebelumnya, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa kekuasaan yang terlalu lama bercokol cenderung berubah dari pelindung menjadi penekan, karena solidaritas awal (ashabiyah) digantikan oleh kepentingan mempertahankan dominasi.
Jika kecenderungan ini dibiarkan—pembungkaman kritik, kriminalisasi oposisi, dan penguatan aktor-aktor bayangan—maka yang lahir bukan stabilitas, melainkan reproduksi otoritarianisme dalam wajah baru: lebih halus, namun lebih sistemik.
Bagi kita persoalan ini bukan soal menolak negara kuat, tetapi menolak negara yang kebal kritik. Sejarah sudah memberi pelajaran mahal, dan bangsa yang gagal membaca ulang masa lalunya hanya sedang menyiapkan panggung untuk mengulang tragedi yang sama.
Banyak contoh dan alasan-alasan yang berkembang, seperti misalnya:
Gejala “copy paste”
Pola Orde Baru makin terasa jika ditelusuri lewat contoh konkret dan analisis akademik yang tidak bisa dianggap sepele.
~ Pertama, kecenderungan pembatasan ruang kritik publik—baik melalui tekanan hukum, digital surveillance, maupun framing narasi—mengarah pada apa yang disebut Michel Foucault sebagai disciplinary power, di mana kontrol tidak selalu tampak represif, tetapi bekerja halus lewat pengawasan dan normalisasi perilaku.
~ Kedua, menguatnya peran aparat dalam ruang sipil—baik secara formal maupun informal—mengindikasikan kaburnya batas antara keamanan dan kebebasan, sesuatu yang dalam studi civil-military relations dianggap sebagai tanda awal regresi demokrasi.
~ Ketiga, konsolidasi elite politik dan ekonomi yang makin terkunci mencerminkan tesis Vilfredo Pareto tentang “sirkulasi elite” yang gagal—di mana elite lama tidak benar-benar tergantikan, hanya berganti wajah namun mempertahankan pola dominasi yang sama.
~ Keempat, penggunaan isu stabilitas nasional sebagai legitimasi kebijakan kontroversial mengingatkan pada pola klasik security over liberty.
Menurut John Stuart Mill berbahaya karena membuka ruang tirani mayoritas dan negara.
~ Terakhir, lemahnya transparansi dalam pengambilan keputusan strategis menandakan erosi akuntabilitas publik—padahal dalam teori demokrasi modern, akuntabilitas adalah benteng utama melawan otoritarianisme terselubung.
Alasannya sangat jelas: kekuasaan cenderung mencari efisiensi dengan memangkas kontrol, sementara kontrol publik sering dianggap hambatan. Di titik itulah godaan untuk kembali pada model lama yang “terbukti stabil” menjadi sangat besar.
*|Namun stabilitas tanpa kebebasan bukanlah kemajuan, melainkan kemunduran yang dibungkus ketertiban.]
Kesimpulan:
Indikasi kembalinya pola Orde Baru tidak boleh dipandang remeh, karena sejarah menunjukkan bahwa otoritarianisme tidak selalu hadir secara kasar, melainkan bisa tumbuh perlahan melalui normalisasi kekuasaan yang minim kritik dan akuntabilitas.
Sebagaimana diingatkan Ibnu Khaldun, kekuasaan yang tidak dikontrol akan cenderung menyimpang dari tujuan awalnya.
Sementara perspektif Michel Foucault menegaskan bahwa dominasi modern justru bekerja secara halus dan sistemik.
Oleh karena itu, menjaga demokrasi bukan sekadar soal sistem, tetapi keberanian kolektif untuk terus mengawasi, mengkritik, dan menolak setiap gejala kembalinya praktik kekuasaan yang mengekang kebebasan atas nama stabilitas.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
TINGGAL DI KAMPUNG TERPENCIL DARI DESA TERTINGGAL.
#PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,#PRABOWOSUBIANTO,#KABINETMERAHPUTIH,#PARAAKADEMISI,#TINJAUANSOSIALPOLITIK,#PENGGIATDEMOKRASI,#BANGSAINDONESIA,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#SOROTANTAHUN2026@
