Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA. (19/03/2026) ~ Menyimak gagasan yang disampaikan oleh Islah Bahrawi mengenai kejahatan politik yang kerap “dibungkus” dengan agama sejatinya bukan fenomena baru, melainkan pola berulang dalam sejarah peradaban manusia. “Dalam kajian Ilmu Politik dan Sosiologi Agama, agama seringkali berfungsi ganda”: sebagai sumber nilai moral, namun juga sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Ketika kekuasaan berada dalam posisi defensif atau ekspansif, simbol dan narasi keagamaan kerap dimobilisasi untuk menciptakan pembenaran publik, bahkan terhadap tindakan yang secara etis problematik.
Sejarah mencatat bagaimana peristiwa seperti Perang Salib hingga Inkuisisi Spanyol menunjukkan bahwa agama dapat dipolitisasi untuk kepentingan dominasi, kontrol sosial, dan bahkan kekerasan struktural. Dalam konteks modern, praktik serupa hadir dalam bentuk yang lebih subtil—melalui propaganda, framing media, hingga retorika populisme religius yang membelah masyarakat. Di sinilah kejahatan politik tidak lagi tampil sebagai tindakan kasat mata semata, tetapi menjadi konstruksi naratif yang disusun rapi untuk mengaburkan batas antara kebenaran dan kepentingan.
Pemikiran klasik seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Khaldun dalam teori Ashabiyyah juga menegaskan bahwa solidaritas kelompok dapat dimanfaatkan oleh penguasa untuk mempertahankan dominasi. Ketika agama dijadikan perekat identitas, ia berpotensi berubah menjadi alat eksklusivitas yang membenarkan tindakan represif terhadap kelompok lain. Dalam kerangka ini, kejahatan politik bukan hanya soal pelanggaran hukum, tetapi juga manipulasi kesadaran kolektif.
Bacajuga:H-2Lebaran Pul Primajasa Cililitan Membludak, Ribuan Pemudik Padati Jalur Menuju Priangan Timur
Usulan untuk mendokumentasikan fenomena ini dalam bentuk buku di era milenial menjadi relevan secara akademik dan sosial. Sebuah karya komprehensif tidak hanya berfungsi sebagai arsip intelektual, tetapi juga sebagai instrumen literasi politik publik. Dengan pendekatan multidisipliner—menggabungkan sejarah, politik, komunikasi, dan etika—buku semacam itu dapat membuka tabir bagaimana kekuasaan bekerja di balik simbol-simbol sakral. Lebih jauh, transparansi pengetahuan ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat kritis yang tidak mudah terjebak dalam legitimasi semu.
Pada akhirnya, tantangan terbesar bukan sekadar mengungkap kejahatan politik, melainkan membangun kesadaran kolektif bahwa agama seharusnya menjadi sumber etika universal, bukan alat pembenaran kekuasaan. Tanpa kesadaran tersebut, sejarah berpotensi terus berulang—dengan wajah yang berbeda, namun pola yang sama.
Kesimpulan: Tiga Arah Penilaian Rakyat terhadap Pemimpin dan Kekuasaan.
~ Integritas Moral dan Etika
Rakyat akan menilai apakah pemimpin menjaga nilai kejujuran, keadilan, dan tidak memanipulasi agama atau identitas demi legitimasi kekuasaan.
~ Kinerja dan Keberpihakan
Penilaian diarahkan pada sejauh mana kebijakan benar-benar berpihak pada kesejahteraan publik, bukan kepentingan elit atau kelompok tertentu.
~ Transparansi dan Akuntabilitas
Rakyat melihat apakah kekuasaan dijalankan secara terbuka, dapat dikritisi, dan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan kepada publik.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
TINGGAL DI-KAMPUNG TERPENCIL DARI DESA TERTINGGAL.
#PEMERINTAHINDONESIA,#BANGSAINDONESIA,#ISLAHBAHRAWI,#PARAAKADEMISI,#MAHASISWAINDONESIA,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#SOROTANTAJAM
