Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa pelantikan PPPK merupakan langkah strategis mengatasi kekurangan tenaga pengajar akibat gelombang pensiun ASN.
“Jumlah sekolah kita 1.062. Kalau ASN banyak pensiun, lalu siapa yang mengajar anak-anak itu kalau bukan PPPK?” ujarnya.
Cecep mengatakan pelantikan ini adalah bentuk penghargaan dan langkah awal pemerintah memperkuat layanan publik.
“Ini belum ideal, tapi kita mulai dari penghargaan dulu. Regulasi teknis dan skema pembiayaan akan menyusul,” tambahnya.
Siti Maryani (37), guru SD di Singaparna, menyampaikan harapan besarnya, “Kami bersyukur status kami akhirnya jelas. Tapi kami masih menunggu hak sebagai PPPK. Minimal setara UMR, karena kami juga punya keluarga yang harus kami hidupi.” Ucapnya.
Suara serupa datang dari sosok yang cukup dikenal, Irman Hindasah, atau akrab disapa Abah Irdas, aktivis lingkungan, pejuang gerakan komunitas, dan penggerak ekosistem pemberdayaan berbasis masyarakat. Dedikasi Abah Irdas selama ini telah mengantarkannya pada sejumlah penghargaan daerah dan provinsi.
Bagi dirinya, pengakuan ini bukan akhir perjuangan. “Lingkungan adalah tanggung jawab kita semua, bukan pilihan,” ucapnya suatu waktu.
Sang istri, Enong Rosita, tak kuasa menyembunyikan haru, “Saya lihat sendiri bagaimana perjuangan suami saya bertahun-tahun dengan gaji yang jauh dari layak. Hari ini titik terang itu datang. Kami hanya berharap kesejahteraan juga menyusul.” Ucapnya.
Pelantikan ribuan PPPK ini menjadi langkah penting dalam reformasi birokrasi daerah. Namun skema penggajian, regulasi teknis, dan desain pembiayaan masih menjadi pertanyaan besar.
Untuk saat ini, pelantikan memang memberikan status, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan kesejahteraan.
Pertanyaan Yang Masih Menggantung, Apakah perubahan status ini akan benar-benar membawa perubahan hidup, atau hanya perubahan seragam dan SK?, Ribuan PPPK kini memasuki babak baru.
Yang mereka tunggu bukan lagi upacara, tapi kepastian hak.
