TASIKMALAYA –lintaspasundanews.com Praktik pengelolaan anggaran publikasi media di lingkungan Pemkab Tasikmalaya semakin terlihat janggal dan mencurigakan. Sorotan tajam kini tidak hanya mengarah ke Sekretariat DPRD, tapi juga menyoroti ketidakpatuhan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap aturan main yang sudah ditetapkan.
Berdasarkan data yang dihimpun, ironi terjadi di lapangan. Dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing OPD, pos anggaran untuk media online masih tercatat jelas dan tersedia. Namun, fakta membuktikan dana tersebut tidak pernah direalisasikan atau disetorkan ke Dinas Kominfo, padahal edaran Bupati sudah tegas memerintahkan agar pengelolaan publikasi media online dilakukan secara terpusat (“satu pintu”) melalui Kominfo.
“Ini pertanyaan besarnya: Jika DPA di OPD masih ada, tapi tidak dikirim ke Kominfo, lalu uang itu dipakai untuk apa dan mengalir ke mana? Jangan-jangan justru dikelola sendiri jelas?” tegas Yadi Kosasih (Yadi Kobra).
Kominfo Bingung: Banyak yang Mau Kerja Sama, Tapi Anggaran terbatas
Bacajuga:Sinergi Strategis & Transparansi: Kominfo Tasikmalaya Buka Ruang Seluas-luasnya Bagi Insan Pers
Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa Dinas Kominfo saat ini sedang mengalami kesulitan luar biasa. Berdasarkan keterangan pejabat di sana, antrean media yang mengajukan penawaran dan kerja sama sangat banyak. Namun, pihak Kominfo kebingungan karena suntikan dana dari OPD nihil atau sama sekali tidak ada.
Satu-satunya anggaran yang tersedia di Kominfo konon hanya bersumber dari alokasi DPRD. Sementara itu, di sisi lain apakah di OPD justru memegang dana tapi enggan menyerahkannya.
Fokus ke Humas DPRD: PPTK Sebut Dana Masih Ada, Tapi Mengapa Tertutup?
Kritikan paling tajam kini mengerucut ke Humas DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Berdasarkan informasi dari PPTK (Pelaksana Teknis), sisa anggaran publikasi yang seharusnya dialirkan justru masih dikelola secara teknis di internal Humas DPRD.
Ini memunculkan tanda tanya fatal: Apakah anggaran tersebut masih diperuntukkan bagi pembayaran langganan dan kerja sama yang selama ini berjalan, atau nasibnya tidak jelas?
“Secara teknis anggarannya ada di Humas DPRD, tapi kenapa sangat tertutup? Jika memang ada anggaran untuk iklan atau kegiatan DPRD, kenapa tidak disosialisasikan terbuka ke awak media? Ini bentuk nyata ketidaktransparan yang mencolok,” tegas Yadi.
Tuntutan Dialog Terbuka:
Melihat tata kelola yang semakin tak masuk akal ini, Yadi Kobra bersama rekan-rekan insan pers mengambil langkah tegas. Mereka tidak akan membiarkan masalah ini berlarut-larut.
“Dalam waktu dekat ini, saya dan teman-teman media akan meminta komunikasi terbuka langsung dengan Sekretariat DPRD (Setwan) Kabupaten Tasikmalaya,” ungkapnya.
Mereka menuntut penjelasan logis mengenai kemana perginya dana di OPD yang tidak disetor ke Kominfo, serta kejelasan nasib anggaran yang dikelola Humas DPRD.
“Kami datang menuntut kejelasan. Sudah saatnya berhenti main kucing-kucingan dengan anggaran rakyat. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan,” pungkas Yadi Kobra.
korlip lintaspasundanews. Com wahid MA
