TASIKMALAYA – lintaspasundanews.com Kondisi kesehatan fiskal atau pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Tasikmalaya dinilai masih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan analisis data anggaran, terlihat jelas bahwa kemandirian ekonomi daerah ini masih sangat rendah dan rentan terhadap berbagai risiko di masa depan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ecep Sukmanagara, Aktivis Pemuda Pancasila Bidang BPPH MPC Kabupaten Tasikmalaya, terkait dinamika struktur pendapatan dan belanja daerah.
Menurut Ecep, masalah paling mendasar terletak pada minimnya kemampuan daerah menggali potensi sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mampu menyumbang sekitar 15,2% dari total pendapatan.
“Artinya, lebih dari 84% anggaran daerah ini masih sangat bergantung pada dana transfer dari Pemerintah Pusat atau TKD. Ini menunjukkan bahwa daerah ini belum mandiri secara finansial dan posisinya sangat rentan terhadap kebijakan fiskal nasional. Jika pusat berubah kebijakan, daerah bisa langsung ‘gigit jari’,” ungkap Ecep, Rabu (22/04/2026).
Lebih jauh ia menyoroti rendahnya angka retribusi daerah. Hal ini menjadi indikator bahwa pelayanan publik yang bersifat jasa, seperti pengelolaan pasar, parkir, dan fasilitas umum lainnya, belum dikelola secara optimal.
“Rendahnya retribusi menandakan ada potensi yang bocor atau belum tergarap maksimal di lapangan. Padahal, ini adalah sumber pemasukan yang seharusnya bisa digenjot. Seolah-olah aset dan fasilitas publik belum mampu dikelola secara komersial dan profesional,” tambahnya.
Defisit Ditutup Utang, Risiko Masa Depan Mengintai
Salah satu temuan yang cukup mengkhawatirkan adalah cara pemerintah daerah menutupi kekurangan anggaran. Tercatat adanya defisit mencapai Rp280,15 Miliar, yang hampir seluruhnya ditutup oleh Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp307,2 Miliar yang bersumber dari Pinjaman Daerah.
“Ini sangat berisiko. Defisit ditutup dengan berutang. Artinya, saat ini kita sedang menumpuk beban bunga untuk masa depan demi membiayai belanja hari ini. Dampaknya, ruang gerak fiskal di tahun-tahun mendatang akan semakin sempit karena harus menyisihkan anggaran untuk bayar cicilan dan bunga,” tegas Ecep.
Selain itu, kontribusi BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terhadap total pendapatan juga sangat kecil, bahkan kurang dari 1%. Secara ekonomi, ini menjadi pertanda buruk bahwa investasi modal yang ditanamkan pemerintah daerah belum memberikan return on investment yang signifikan.
“BUMD seolah hanya berfungsi sebagai instansi yang ‘hidup pas-pasan’, bukan sebagai entitas bisnis yang produktif dan menghasilkan keuntungan bagi daerah. Padahal, seharusnya BUMD menjadi sapi perah yang menyumbang PAD,” ujarnya.
Terakhir, Ecep menyoroti manajemen anggaran yang dipatok nol tanpa adanya cadangan margin atau buffer.
“Pengelolaan keuangan yang terlalu ketat tanpa cadangan risiko ini sangat berbahaya. Jika terjadi guncangan ekonomi atau pendapatan meleset dari target, daerah bisa langsung mengalami krisis kas atau cashflow. Ini seperti berjalan di atas tali, tidak ada ruang untuk kesalahan,” pungkas Ecep.
Tuntutan Political Will: Bupati Harus Berani Dobrak Zona Nyaman
Melihat kondisi tersebut, Ecep menegaskan bahwa momen ini menjadi ujian terbesar bagi kepemimpinan daerah. Di sinilah peran strategis seorang Bupati dituntut untuk memiliki Political Will atau kemauan politik yang kuat.
“Maka disinilah peran Bupati harus berani keluar dari zona nyaman, berhenti hanya bergantung pada dana transfer dari pusat. Seorang pemimpin harus punya keberanian mengambil risiko politik dengan melakukan reformasi birokrasi yang sesungguhnya,” tegas Ecep.
Menurutnya, pemimpin harus bersikap tegas dan asertif dalam menuntut profesionalisme dari seluruh jajaran kedinasan dan perangkat daerah. Tidak boleh lagi ada kompromi dengan kinerja yang biasa-biasa saja.
“Tanpa keberanian untuk memutus mata rantai kebocoran pendapatan dan menata manajemen keuangan dengan benar, saya khawatir Kabupaten Tasikmalaya akan selamanya menjadi ‘peminta-minta’ di hadapan Pemerintah Pusat. Daerah tidak akan pernah maju dan mandiri jika pola pikir dan pola kerjanya tidak diubah secara drastis,” tutup Ecep
Kordinator liputan lintaspasundanews. com *Wahid MA*
