lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(10/04/2026) ~ Melaporkan Islah Bahrawi dan Saiful Mujani bukan hanya terasa berlebihan, tapi juga menunjukkan gejala kemunduran cara berpikir dalam berdemokrasi. Kritik keras yang seharusnya menjadi vitamin bagi kekuasaan, justru diposisikan sebagai ancaman yang harus dibungkam. Padahal, jika merujuk pada semangat Demokrasi Pancasila, keseimbangan itu bukan berarti sunyi dari kritik, melainkan adanya keberanian untuk menerima perbedaan pandangan sebagai bentuk kontrol publik.
Ironisnya, ketika Presiden Prabowo Subianto kerap menerima kritik keras dan itu justru memperkuat legitimasi kepemimpinannya sebagai negarawan, di sisi lain muncul kegaduhan politik terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka oleh sejumlah purnawirawan. Narasi yang dibangun pun tak kalah provokatif, membawa-bawa latar belakang korps militer seolah masih memiliki otoritas moral di ruang publik. Namun anehnya, suara-suara seperti ini nyaris tak tersentuh laporan hukum, seakan ada standar ganda dalam merespons dinamika politik.
Jika semua pihak jujur, persoalannya bukan pada siapa yang berbicara, tapi pada bagaimana hukum dan etika ditegakkan secara konsisten. Demokrasi tidak boleh dipelintir menjadi alat untuk melindungi satu kelompok sambil membungkam yang lain. Ketika kritik dilaporkan, tapi agitasi dibiarkan, publik berhak curiga: apakah hukum masih menjadi panglima, atau justru sedang diperalat oleh kepentingan kekuasaan?
Justru yang perlu dijaga adalah standar yang sama: siapa pun, baik akademisi, aktivis, maupun purnawirawan, harus tunduk pada aturan yang sama. Jika ada pelanggaran hukum, silakan diproses. Tapi jika hanya berbeda pendapat atau mengkritik kekuasaan, itu bagian dari dinamika demokrasi yang sehat—bukan sesuatu yang harus dilaporkan semata karena tidak sejalan.
Catatan tajam:
Seorang pakar ilmu politik akan melihat fenomena ini sebagai gejala “selective enforcement dalam demokrasi elektoral”, di mana kebebasan berpendapat secara formal diakui, namun implementasinya cenderung tidak konsisten dan dipengaruhi relasi kuasa. Dalam kerangka Demokrasi Pancasila, kritik terhadap pemerintah semestinya diposisikan sebagai mekanisme checks and balances yang sah, bukan ancaman yang dikriminalisasi, sementara aktor lain yang memproduksi tekanan politik dengan narasi institusional justru dibiarkan. Ketimpangan respons ini, menurut perspektif akademik, berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap netralitas hukum dan melemahkan kualitas demokrasi substantif, karena prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) tidak dijalankan secara utuh.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
TINGGAL DI KAMPUNG TERPENCIL DARI DESA TERTINGGAL.
#PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,#MENKOPOLHUKAM,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD
