Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(22/12/2025) ~ Tahun 2025 dapat disebut sebagai tahun menata ulang bagi Kabupaten Tasikmalaya. Secara politik, daerah ini baru saja melewati fase elektoral yang cukup melelahkan. Secara ekonomi, masyarakat dihadapkan pada realitas pertumbuhan yang stabil tetapi belum mampu memberi lompatan kesejahteraan yang signifikan.
Pertanyaannya: apakah 2026 akan menjadi tahun akselerasi, atau justru pengulangan dari pola lama?
Stabilitas Politik Belum Tentu Produktif.
Stabilitas politik pada 2025 patut diapresiasi. Tahapan demokrasi dapat diselesaikan, pemerintahan berjalan, dan dokumen perencanaan seperti RPJMD serta APBD disahkan. Namun, stabilitas semata tidak otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi.
Di banyak daerah, termasuk Tasikmalaya, stabilitas sering kali berhenti pada level administratif. Tantangan sebenarnya justru muncul setelahnya: apakah stabilitas itu digunakan untuk berani mengambil keputusan strategis, atau sekadar menjaga kenyamanan politik?
Tahun 2025 menunjukkan bahwa relasi eksekutif dan legislatif relatif kondusif. Ini modal penting. Tetapi modal politik tanpa keberanian reformasi hanya akan melahirkan status quo—aman, namun lambat.
Ekonomi yang Bertahan, Bukan Melompat.
Dari sisi ekonomi, Kabupaten Tasikmalaya masih berpijak pada struktur lama: pertanian tradisional, perdagangan kecil, dan UMKM skala mikro. Struktur ini membuat ekonomi relatif tahan guncangan, tetapi sulit tumbuh cepat.
Pertumbuhan ekonomi di kisaran 3–4 persen menunjukkan daya tahan, bukan daya saing. Penurunan kemiskinan memang terjadi, namun berlangsung perlahan dan rentan berbalik arah ketika harga pangan naik atau daya beli melemah. Dengan kata lain, banyak warga Tasikmalaya belum benar-benar keluar dari kemiskinan, melainkan hanya berada sedikit di atas garisnya.
Keberhasilan pengendalian inflasi dan dorongan digitalisasi patut dicatat sebagai capaian positif 2025. Namun ini baru fondasi. Fondasi tidak akan berarti tanpa bangunan di atasnya.
Politik dan Ekonomi Harus Bertemu.
Pelajaran penting dari 2025 adalah satu hal: politik dan ekonomi belum sepenuhnya bertemu. Stabilitas politik belum diterjemahkan menjadi kebijakan ekonomi yang agresif dan fokus pada penciptaan nilai tambah.
APBD masih cenderung habis untuk rutinitas, bukan sebagai instrumen pengungkit pertumbuhan. UMKM masih dibantu agar bertahan, bukan didorong naik kelas. Pertanian masih diproduksi sebagai bahan mentah, bukan sebagai komoditas bernilai industri.
Jika pola ini berlanjut, maka 2026 hanya akan menjadi versi lanjutan dari 2025—lebih rapi, tetapi tidak lebih cepat.
2026: Tahun Penentuan.
Tahun 2026 akan menjadi ujian kepemimpinan daerah. Bukan lagi soal janji, tetapi soal keberanian memilih prioritas.
Apakah pemerintah daerah berani :
• Memfokuskan anggaran pada program berdampak tinggi?
• Mendorong hilirisasi pertanian dan ekonomi desa?
• Menyederhanakan birokrasi agar ramah investasi lokal?
• Mengubah bantuan sosial menjadi strategi pemberdayaan?
Jika jawabannya ya, maka 2026 berpeluang menjadi tahun akselerasi dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan penurunan kemiskinan yang lebih nyata. Jika tidak, Tasikmalaya akan tetap stabil—namun tertinggal.Kesimpulan .
Tahun 2025 adalah tahun menata fondasi. Itu penting dan perlu. Tetapi fondasi yang terlalu lama tidak pernah ditempati hanya akan menjadi monumen birokrasi.
Masyarakat Tasikmalaya tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang stabil, tetapi pemerintahan yang berani melompat. Tahun 2026 adalah momentumnya.
Sejarah daerah ini ke depan akan ditentukan bukan oleh seberapa aman kebijakan dibuat, tetapi seberapa berdampak kebijakan itu dijalankan.
Sumber : Dari berbagai literatur & Pustaka pribadi.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#DPRDPROVJABAR,#PEMPROVJABAR,#DPRDKABTASIKMALAYA,#BUPATITASIKMALAYA,#KOMINDIGIDANHUMASPROVJABAR,#KOMINFODANDOKPIMSEKRETARIATDAERAHKABTASIKMALAYA,#MASYARAKATJAWABARAT,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM,#FYPVIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD
