TASIKMALAYA.Lintaspasundannews.(3/10/2026) — Rapat kerja Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya bersama Bappelitbangda dan sejumlah perangkat daerah, yakni DPUPRTLH, DPMPTK, serta BPBD, jumat siang (2/10), kembali menyisakan pertanyaan terkait keterbukaan informasi dan koordinasi antarlembaga.
Bacajuga:KENDARAAN INVENTARIS DESA DIDUGA MENUNGGAK PAJAK, KE MANA PENGELOLAAN ASET DESA?”
Usai rapat, Sekretaris Bappelitbangda,
Kabupaten Tasikmalaya,Teguh Nugraha, S.T., M.M, yang hadir bersama sejumlah SKPD tersebut, disebut enggan memberikan penjelasan ketika dikonfirmasi mengenai sejumlah persoalan yang menjadi pembahasan dalam rapat kerja bersama Komisi III.
Sikap tersebut menjadi sorotan karena Bappelitbangda memiliki posisi strategis dalam proses perencanaan dan koordinasi pembangunan daerah. Sebagai lembaga yang berperan mengoordinasikan perencanaan lintas perangkat daerah, publik tentu membutuhkan penjelasan yang jelas mengenai hasil pembahasan, arah kebijakan, maupun tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan dalam forum DPRD.
Pertanyaannya sederhana: jika rapat kerja merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan pembahasan pembangunan daerah, mengapa informasi mengenai hasil pembahasan justru sulit diperoleh setelah rapat berlangsung?
Koordinasi pemerintahan bukan hanya persoalan hadir dalam rapat, tetapi juga memastikan setiap persoalan memiliki kejelasan, tindak lanjut, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya berhak mengetahui sejauh mana pembahasan antara DPRD dan perangkat daerah menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti sebagai agenda rapat semata.
(IWAN SINGADINATA/ERVAN PRADESA)
TAG (#)
#KETUADPRDKABUPATENTASIKMALAYA #KOMISI3 #BAPPELITBANGDA #KABAGUMUMDPRD #HUMASSETWAN #DISHUBKOMINFO #PUBLIK #FYP #VIRAL
