Tasikmalaya, Lintaspasundan-news – Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII provinsi Jawa Barat menggelar kegiatan desk BOSP sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pendampingan terhadap satuan pendidikan dalam pengelolaan serta pelaporan penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Kamis 24/9/2026.
Kegiatan tersebut berlangsung di SMK Al Huda, Kecamatan Sariwangi, Kabupaten Tasikmalaya, dan diikuti oleh perwakilan SMK swasta se-Kabupaten Tasikmalaya.
Kasubag TU Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII, Hadyan Sugalayudhana, mengatakan desk BOSP menjadi momentum untuk memastikan administrasi pertanggungjawaban penggunaan anggaran sekolah tersusun dengan baik dan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan di sekolah bisa saja telah berjalan sesuai peruntukan, namun apabila administrasi dan pelaporannya tidak tertib, hal tersebut tetap berpotensi menjadi temuan dalam pemeriksaan.
“Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kita untuk pengawasan dan pendampingan dalam pengelolaan dana BOS. Sekarang sekolah sedang dalam tahap pelaporan, sehingga yang kita desk adalah bagaimana pelaporannya secara administratif dibuat dengan baik,” ujar Hadian.
Ia menjelaskan, pendampingan tersebut dilakukan sebagai langkah persiapan menghadapi pemeriksaan yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober. Pemeriksaan dapat melibatkan Inspektorat, BPK maupun Inspektorat Jenderal (Irjen).
“Bulan Oktober merupakan bulan pemeriksaan. Ada Inspektorat, BPK dan Irjen. Sebelum diperiksa pihak lain, kami dari Cabang Dinas mendampingi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu,” katanya.
Hadian menambahkan, apabila dalam proses desk ditemukan kekurangan atau kelemahan administrasi, pihak sekolah akan diberikan arahan untuk segera melakukan perbaikan.
Terlebih, menurutnya, pola pelaporan saat ini mengalami perubahan. Seluruh laporan sekolah ditargetkan sudah disampaikan kepada Cabang Dinas pada awal Oktober.
“Ketika ditemukan kekurangan dan kelemahan, kita sarankan untuk diperbaiki. Karena polanya sekarang berbeda, seluruh laporan harus sudah disampaikan ke Cabang Dinas pada awal Oktober,” jelasnya.
Langkah tersebut diharapkan dapat meminimalkan persoalan administrasi apabila nantinya terdapat sekolah yang dipilih sebagai sampel pemeriksaan.
“Kita ingin semuanya aman dalam pemeriksaan. Saya yakin sekolah-sekolah menggunakan anggaran itu sudah sesuai, tinggal bagaimana administrasi dan pelaporannya juga harus sesuai,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MKKS SMK Swasta Kabupaten Tasikmalaya, Sugilar Wigena, S.Kom, mengatakan kegiatan tersebut merupakan Bimtek LPJ yang diprakarsai KCD 12 melalui komunikasi bersama para kepala SMK swasta.
Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan menertibkan administrasi, khususnya dalam pelaporan keuangan yang bersumber dari BOSP maupun BPMU.
“Tujuannya ingin menertibkan administrasi, terutama untuk pelaporan keuangan BOSP dan BPMU. Meskipun BPMU sekarang sudah tidak ada, tetapi laporan tahun 2025 masih perlu dicek,” kata Sugilar.
Ia menambahkan, MKKS SMK Swasta Kabupaten Tasikmalaya ke depan akan menyusun program kerja berupa pembimbingan dan kelompok kerja pelaporan.
Program tersebut diharapkan dapat menjadi wadah bagi sekolah untuk saling berbagi pengalaman serta melakukan pemeriksaan administrasi secara berkala.
“Nanti setiap bulan atau tiga bulan sekali, kalau memungkinkan setiap bulan, per wilayah dikumpulkan untuk sama-sama sharing mengenai pelaporan. Sehingga setiap bulan laporan sudah siap dan administrasi setiap sekolah menjadi lebih baik,” tuturnya.
Sugilar berharap pola pendampingan tersebut dapat membantu sekolah lebih siap dalam menghadapi proses pemeriksaan dan sekaligus membangun budaya tertib administrasi secara berkelanjutan.
Kegiatan desk BOSP tersebut diikuti oleh 121 sekolah, dengan jumlah perwakilan yang hadir bervariasi, yakni terdapat sekolah yang mengirimkan satu orang maupun dua orang peserta.
Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII dan MKKS SMK Swasta Kabupaten Tasikmalaya diharapkan dapat semakin memperkuat pengawasan, pendampingan, serta tertib administrasi dalam pengelolaan dana pendidikan.
*Aris
