lintaspasundannews.TASIKMALAYA –lintaspasundannews.com Dalam upaya mewujudkan komunikasi publik yang efektif dan efisien, Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika (Kabid Kominfo) Kabupaten Tasikmalaya, Roni Imroni, S.Sos., MM, memaparkan secara rinci mekanisme pengelolaan anggaran publikasi media online. Langkah ini bukan sekadar administrasi, melainkan wujud nyata kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan dunia pers.
Dalam kesempatan tersebut, Roni menegaskan bahwa konsolidasi pengelolaan publikasi melalui mekanisme “satu pintu” di Kominfo merupakan implementasi langsung dari kebijakan efisiensi anggaran, baik di tingkat daerah maupun nasional.
“Sebagai bagian dari pemerintahan, kami wajib menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Konsolidasi melalui satu pintu ini menjadi instrumen utama dalam program efisiensi tersebut,” ujar Roni di ruang kerjanya, Selasa (14/04/2026).
Prioritas Infrastruktur dan Tantangan Alokasi Anggaran
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya saat ini tengah memfokuskan anggaran pada pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Hal ini berdampak pada besaran pagu anggaran yang dialokasikan khusus untuk kerjasama media.
“Secara realitas, anggaran yang tersusun dirasa belum mencapai kondisi yang ideal. Namun demikian, dengan alokasi yang ada, kami akan berupaya semaksimal mungkin membaginya secara proporsional dan adil,” jelasnya.
Antusiasme Melonjak, 56 Media Tergabung, Ratusan Lainnya Menanti
Tahun 2026 mencatat sejarah baru dengan antusiasme yang sangat tinggi dari kalangan pers. Jika pada tahun 2025 tercatat 28 media, target tahun ini yang awalnya ditetapkan 40-50 media, justru terlampaui menjadi 56 media yang berhasil terakomodir.
Bacajuga:KABEL PLN TERTIMPA BAMBU, 3 BULAN LEBIH DIBIARKAN — UNIT SINGAPARNA DIAM MEMALUKAN “
“Alhamdulillah, realisasinya jauh melampaui perencanaan. Namun jumlah pendaftar yang masuk mencapai lebih dari 80 hingga hampir 90 media. Tentu hal ini menyebabkan beberapa pihak belum dapat terakomodir pada tahap awal,” ungkap Roni. Kendala ini, lanjutnya, akan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme perubahan anggaran di masa mendatang.
Media Bukan Sekadar Mitra Transaksional
Bagi Kominfo, keberadaan media memiliki peran vital yang tidak tergantikan. Hubungan yang dibangun bukanlah hubungan transaksional semata, melainkan kemitraan yang dilandasi kedekatan emosional dan profesionalisme.
“Urusan komunikasi publik sangat bergantung pada peran media. Tanpa mereka, penyebaran informasi akan terhambat. Oleh karena itu, kami menjalin hubungan bukan hanya sekadar administrasi, tetapi sebagai mitra kerja terdekat,” tegasnya. Kerjasama ini bertujuan ganda: sebagai sarana edukasi publik dan sosialisasi progres pembangunan daerah.
Mekanisme Satu Pintu dan Peran Alih Anggaran DPRD
Secara konsep, kebijakan “satu pintu” mengharuskan seluruh anggaran publikasi dari setiap SKPD dikelola oleh Kominfo. Namun, realitas di lapangan masih memerlukan penyesuaian.
“Sampai saat ini, kami belum menerima alokasi langsung dari dinas-dinas terkait. Dukungan signifikan saat ini justru datang dari alih anggaran DPRD yang sangat membantu. Jika mekanisme ini berjalan sempurna, Insya Allah tidak akan ada lagi media yang tertinggal,” pungkasnya.
Legalitas Mutlak, Pintu Kerjasama Tetap Terbuka
Dalam pembagian kewenangan, Roni menjelaskan bahwa publikasi umum diatur melalui Surat Edaran Bupati, kecuali untuk pos anggaran “Langganan Koran Oplah” yang dikelola oleh Bagian Umum.
Terkait media yang belum terakomodir, Roni menegaskan bahwa legalitas adalah syarat mutlak. “Kami harus objektif. Media yang belum melengkapi izin resmi belum bisa kami ajukan kerjasama.”
Meski demikian, peluang tetap terbuka lebar. “Insya Allah, setelah mereka melengkapi perizinan, kami akan verifikasi ulang. Kami belum bisa menetapkan batas maksimal jumlah media, karena kami ingin memberikan ruang seluas-luasnya bagi teman-teman media agar dapat terakomodir dalam kemitraan ini,” tutup Roni.
(Kordinator lintaspasundannews..Wahid MA)
