lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(07/04/2026) ~ Kebijakan sejumlah pemerintah daerah melalui Surat Edaran Gubernur yang memperbolehkan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tanpa melampirkan KTP pemilik pertama—khususnya bagi kendaraan tangan kedua—memunculkan perdebatan serius dalam perspektif hukum administrasi negara. Di satu sisi, kebijakan ini dipandang sebagai langkah progresif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempercepat pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun di sisi lain, muncul pertanyaan mendasar: apakah kebijakan administratif tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, atau justru berpotensi melanggar hierarki peraturan perundang-undangan?.
Secara normatif, pengaturan PKB di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD), serta aturan turunan seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur (Pergub). Dalam kerangka ini, identitas kepemilikan kendaraan menjadi aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pajak, tetapi juga aspek legalitas kepemilikan dan tertib administrasi kendaraan bermotor yang diatur oleh Kepolisian melalui sistem registrasi dan identifikasi kendaraan (Regident Ranmor). Artinya, keterkaitan antara data pajak dan data kepemilikan bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan secara sepihak.
Surat edaran, dalam hierarki hukum Indonesia, bukanlah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat umum, melainkan bersifat administratif-instruktif internal. Oleh karena itu, jika substansi surat edaran tersebut secara implisit “melonggarkan” persyaratan yang telah ditetapkan dalam regulasi yang lebih tinggi, maka berpotensi menimbulkan disharmoni hukum. Dalam perspektif asas legalitas (principle of legality), setiap kebijakan publik harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Namun demikian, pendekatan pragmatis pemerintah daerah tidak bisa diabaikan. Fakta di lapangan menunjukkan jutaan kendaraan bermotor berpindah tangan tanpa proses balik nama resmi, sehingga data kepemilikan tidak mutakhir. Kondisi ini menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah. Kebijakan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik pertama dapat dipahami sebagai bentuk diskresi administratif (freies ermessen), yang dalam hukum administrasi diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip kepentingan umum, tidak menyalahgunakan wewenang, dan tetap dalam koridor hukum.
Persoalannya menjadi kompleks ketika kebijakan tersebut tidak diiringi dengan reformasi sistemik, seperti percepatan program balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atau integrasi data antara Samsat, Kepolisian, dan Dukcapil. Tanpa itu, relaksasi ini justru berpotensi memperpanjang ketidaktertiban administrasi, membuka celah penyalahgunaan (misalnya kendaraan bodong atau hasil kejahatan), serta melemahkan kepastian hukum.
Dalam perspektif akademik, solusi ideal terletak pada harmonisasi kebijakan: relaksasi administratif dapat dilakukan, tetapi harus diformalkan dalam regulasi yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat, seperti Peraturan Gubernur atau bahkan Perda, serta disertai mekanisme verifikasi yang ketat. Pemerintah pusat juga perlu memberikan kerangka regulasi nasional yang adaptif terhadap realitas kepemilikan kendaraan di masyarakat.
Bacajuga:Rujak Sunda Asli Ala Sukaraja Ternyata Membuat Para Penikmat Menjadi Wow Ssshah “
Dengan demikian, Surat Edaran Gubernur tersebut tidak serta-merta dapat dinyatakan melanggar hukum, tetapi berada dalam “wilayah abu-abu” secara yuridis. Ia sah secara administratif dalam konteks tertentu, namun rentan dipersoalkan jika bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Di sinilah pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah: antara mengejar optimalisasi pendapatan dan menjaga supremasi hukum, keduanya tidak boleh saling menegasikan.
Catatan:
Kebijakan dan ketetapan gubernur dalam kerangka hukum administrasi Indonesia umumnya diwujudkan melalui instrumen seperti Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai regulasi yang bersifat mengikat umum, serta Keputusan Gubernur (Kepgub) yang bersifat penetapan konkret dan individual; sementara itu, Surat Edaran Gubernur lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif-instruktif yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara luas layaknya Pergub, melainkan berfungsi sebagai pedoman internal atau penafsiran kebijakan dalam pelaksanaan teknis pemerintahan.
Pertanyaan brutal jika kendaraan didapat dan dibeli dari luar daerah atau provinsi?
Persoalan kendaraan yang dibeli dari luar daerah atau provinsi menambah kompleksitas dalam administrasi perpajakan dan legalitas, karena melibatkan proses mutasi kendaraan antar daerah yang mensyaratkan kelengkapan dokumen seperti BPKB, STNK, hasil cek fisik, serta identitas pemilik yang sah; dalam praktiknya, banyak kendaraan tangan kedua tidak segera dimutasi sehingga data kepemilikan tetap tercatat di daerah asal, sementara kewajiban pajak ingin dipenuhi di daerah baru. Kebijakan pembayaran pajak tanpa KTP pemilik pertama memang mempermudah, tetapi berisiko menimbulkan ketidaksinkronan data antar Samsat daerah, potensi sengketa kepemilikan, hingga celah masuknya kendaraan ilegal, sehingga tanpa mekanisme verifikasi dan integrasi data lintas provinsi, kebijakan tersebut dapat melemahkan tertib administrasi dan kepastian hukum.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#PEMERINTAHPUSAT,#PROVINSI,#DAERAH,#KOTADANKABUPATEN,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#FYP,#VIRAL,#SOROTANTAJAM,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD
