TASIKMALAYA – Selasa 21 April 2026 lintaspasundanews.com Upaya strategis dalam rangka optimalisasi mutu dan penjaminan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan terus dilakukan secara berkelanjutan. Pada hari Selasa, 21 April 2026, Tim Monitoring dan Evaluasi (MONEV) beserta jajaran Pengawas Pembina dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Tasikmalaya melaksanakan kunjungan kerja resmi di lingkungan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Muniroh.
Kegiatan ini merupakan manifestasi dari komitmen bersama untuk memastikan seluruh aspek pelayanan pendidikan berjalan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Madrasah, sekaligus menjadi wadah pembinaan teknis bagi peningkatan kapasitas institusi.
MTs Al-Muniroh yang berlokasi di Kampung Sukahurip, RT 05/01, Desa Sinagar, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, merupakan lembaga pendidikan yang memiliki kedekatan emosional dan sosial yang sangat kuat dengan masyarakat sekitar. Keberadaan madrasah ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat transfer ilmu pengetahuan, namun juga menjadi bagian integral dari struktur sosial yang turut serta dalam membangun peradaban masyarakat setempat.
Kedatangan rombongan yang dipimpin langsung oleh Dra. Hj. Nursyamsiyah Bahrum, M.Pd, disambut dengan penuh antusiasme oleh seluruh pimpinan, tenaga pendidik, dan kependidikan. Dalam kesempatan tersebut, Kepala MTs Al-Muniroh, Bapak Kikim Abdul Hakim, S.Ag, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian dan bimbingan yang diberikan.
“Kehadiran Bapak dan Ibu tim MONEV menjadi momentum evaluatif yang sangat berharga bagi kami. Ini adalah ajang untuk melakukan introspeksi, perbaikan, dan peningkatan kualitas secara menyeluruh demi terwujudnya layanan pendidikan yang prima,” ujar Kikim dalam sambutannya.
Lebih lanjut, ia menegaskan visi besar lembaga dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. “Kami berkomitmen untuk terus mempersiapkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual dan kompetitif, namun juga memiliki karakter yang kuat, politis dalam arti memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, serta senantiasa berakhlakul karimah,” tambahnya.
Harapan Pengembangan Sarana dan Kepercayaan Publik
Sementara itu, Ketua Yayasan KH. Burhan, H. Ahmad Yani, S.IP, dalam paparannya menyampaikan berbagai catatan strategis terkait keberlanjutan pembangunan madrasah. Pihak yayasan menekankan pentingnya dukungan pemenuhan infrastruktur pendidikan.
Bacajuga:CITA – CITA RA. KARTINI DI PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD KABUPATEN TASIKMALAYA “
“Kami berharap Kementerian Agama dapat terus meningkatkan kualitas layanan pembinaan. Salah satu fokus utama kami saat ini adalah peningkatan kualitas dan kuantitas Sarana dan Prasarana (Sapras). Fasilitas yang memadai adalah syarat mutlak untuk menunjang efektivitas proses pembelajaran, terutama dalam menghadapi dinamika persaingan di tahun ajaran baru 2026/2027 mendatang,” ungkap KH. Burhan.
Selain aspek fisik, Ketua Yayasan juga menekankan aspek sosial dan kepercayaan masyarakat. “Harapan besar kami, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini semakin meningkat. Dengan kepercayaan tersebut, jumlah peserta didik akan semakin bertambah, sehingga kami dapat berkontribusi lebih maksimal dalam mencetak kader-kader penerus bangsa yang handal dan berintegritas untuk masa depan,” tegasnya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, tim MONEV melakukan penilaian dan telaah mendalam terhadap berbagai aspek manajemen. Verifikasi dilakukan mulai dari administrasi kependudukan dan kepegawaian, kualitas proses pembelajaran di kelas, hingga kelayakan sarana prasarana. Tim juga memberikan arahan teknis dan masukan konstruktif yang menjadi landasan perbaikan berkelanjutan.
Aspirasi Kesejahteraan Guru dan Komitmen Tindak Lanjut
Di penghujung kegiatan, Kikim Abdul Hakim kembali menyatakan kesiapan pihak sekolah untuk merealisasikan seluruh rekomendasi yang telah disampaikan. Namun, dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan aspirasi mendalam terkait nasib para pendidik.
“Kami menyampaikan terima kasih atas segala bimbingan yang diberikan dan siap menindaklanjuti seluruh saran perbaikan demi kemajuan bersama. Semoga sinergi antara madrasah dan Kemenag semakin erat,” ujarnya.
Secara khusus, Kikim juga mengutarakan harapan besar terkait status kepegawaian. “Kami berharap adanya perhatian khusus terkait pengakuan kesetaraan status bagi para Guru Honorer madrasah swasta agar dapat diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), minimal sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu. Mengingat dedikasi dan pengabdian yang telah puluhan tahun diberikan untuk dunia pendidikan,” pungkasnya.
Peliputan oleh: Wahid MA
(Koordinator LintasPasundanNews.com)
