Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(10/04/2026) ~ Fenomena ASN yang telah dialihtugaskan namun belum sepenuhnya “move on” dari jabatan lamanya bukan sekadar persoalan adaptasi biasa, melainkan cerminan problem struktural dalam kultur birokrasi. Secara akademik, kondisi ini dapat dijelaskan melalui konsep organizational attachment dan status identity, di mana seseorang terikat bukan hanya pada tugas, tetapi juga pada kekuasaan informal, jaringan, dan kenyamanan yang telah terbentuk di posisi sebelumnya.
Ironisnya, ketika ASN tersebut berasal dari latar belakang sekolah tinggi pemerintahan, publik justru memiliki ekspektasi lebih tinggi terhadap profesionalisme dan loyalitas pada sistem, bukan pada jabatan. Ketidakmampuan beradaptasi menunjukkan adanya kesenjangan antara teori birokrasi modern—yang menekankan mobilitas, meritokrasi, dan netralitas—dengan praktik di lapangan yang masih sarat kepentingan personal dan zona nyaman.
Pertanyaan krusial muncul: apakah kinerja di jabatan lama memang “terlalu nyaman”? Dalam banyak kasus, jabatan tertentu memberikan ritme kerja yang lebih stabil, tekanan yang relatif rendah, atau bahkan akses informal yang menguntungkan secara sosial maupun administratif. Jika beban kerja sebelumnya tidak menuntut kapasitas penuh—baik secara intelektual maupun fisik—maka wajar jika ASN tersebut mengalami shock ketika ditempatkan pada posisi baru yang lebih dinamis dan menuntut akuntabilitas tinggi.
Bacajuga:Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran melaksanakan Rapat
Namun, persoalan ini tidak bisa dibenarkan. Dalam perspektif reformasi birokrasi, setiap ASN terikat pada prinsip “right man on the right place”, bukan right man on the comfortable place. Ketidakmauan untuk beradaptasi justru berpotensi menghambat kinerja organisasi, menciptakan dualisme loyalitas, dan merusak tata kelola yang seharusnya berjalan profesional.
Lebih tajam lagi, sikap belum “move on” bisa dibaca sebagai bentuk resistensi halus terhadap kebijakan pimpinan. Ini bukan sekadar masalah psikologis, tetapi bisa menjurus pada pelanggaran etika birokrasi jika berdampak pada kinerja unit kerja baru. ASN yang masih “menoleh ke belakang” cenderung tidak fokus, tidak optimal, bahkan berpotensi menciptakan konflik internal.
Kesimpulannya, fenomena ini bukan karena “jabatan lama terlalu enak” semata, tetapi kombinasi antara zona nyaman, relasi kekuasaan, dan lemahnya internalisasi nilai profesionalisme. Jika tidak dikoreksi, maka alih tugas hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa makna substantif dalam peningkatan kinerja pemerintahan. Reformasi birokrasi pun berisiko mandek pada level slogan, bukan perubahan nyata.
Catatan penting:
Menurut perspektif administrasi publik dari Barat, Dwight Waldo menegaskan bahwa birokrat bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan aktor yang membawa nilai, kepentingan, dan preferensi personal ke dalam organisasi; sehingga ketika seorang ASN sulit “move on” dari jabatan lama, hal itu mencerminkan kuatnya keterikatan pada informal power dan kenyamanan struktural, bukan pada prinsip profesionalisme.
Sementara itu, Edgar Schein melalui teori budaya organisasi menilai resistensi terhadap penugasan baru sebagai gejala kegagalan internalisasi nilai adaptif, di mana individu lebih loyal pada lingkungan lama yang memberinya rasa aman dibanding pada tuntutan kinerja baru yang lebih dinamis dan akuntabel.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KETUADPRDKABUPATENTASIKMALAYA,#BUPATITASIKMALAYA,#SEKRETARISDAERAHKABUPATENTASIKMALAYA,#KEPALABKPSDM,#ASNSETDA,#SETWAN,#PUBLIK,#FYPVIRAL,#SEMUAORANG,#SOROTANTAJAM
