TASIKMALAYA.Lintaspasundannews (29/8/2026) — Wakil Bupati Tasikmalaya H. Asep Sopari Al-Ayubi sepertinya perlu kembali melakukan sidak ke Alun-Alun Singaparna. Jangan hanya ramai ketika penataan akan dimulai, tetapi setelahnya pengawasan melempem dan kawasan publik kembali semrawut.
Pertanyaannya sederhana, tetapi menusuk: Alun-Alun Singaparna ini mau benar-benar ditata atau dibiarkan kembali kumuh?
Padahal kawasan tersebut bukan taman biasa. Alun-Alun Singaparna pernah direvitalisasi dan diresmikan Gubernur Jawa Barat saat itu, Ridwan Kamil, pada 14 Januari 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Barat bahkan menyebut revitalisasi tersebut ditujukan untuk menghadirkan ruang publik yang nyaman, indah dan rapi bagi masyarakat.
Soal anggaran, angka yang tercatat dalam dokumen dan pemberitaan memang perlu diluruskan. Data tender mencantumkan pagu Rp10,4 miliar dengan HPS sekitar Rp10,394 miliar, sementara pemberitaan saat pembangunan menyebut total anggaran sekitar Rp10,4 miliar. Saat diiresmikan Ridwan Kamil, mengatakan dalam sambutannya menyebut angka Rp15 miliar, pemerintah semestinya terbuka menjelaskan: Rp15 miliar itu angka apa, bersumber dari pos mana, dan untuk pekerjaan apa saja? Publik berhak mendapatkan penjelasan yang terang, bukan membiarkan angka anggaran menjadi teka-teki.
Kini persoalannya bukan lagi sekadar berapa uang yang pernah digelontorkan. Pertanyaan yang lebih penting: setelah uang rakyat dan bantuan pemerintah provinsi digunakan, siapa yang bertanggung jawab menjaga hasil pembangunannya?
Ironis kalau sebuah ruang publik yang baru direvitalisasi dengan anggaran miliaran rupiah kemudian kembali dipenuhi persoalan kebersihan, PKL, fasilitas yang tidak terawat, serta kesemrawutan. Bahkan pada Juni 2026, Wabup Asep Sopari sendiri pernah turun meninjau kawasan Alun-Alun Singaparna dan menyatakan kawasan tersebut perlu ditata agar kembali bersih, rapi, dan sesuai peruntukannya.
Lalu setelah peninjauan itu, apa kabarnya atau hanya PENCITRAAN seakan terlihat sibuk ?
Warga tentu berhak bertanya. Jangan sampai sidak hanya menjadi seremoni sesaat, foto-foto, kemudian persoalan kembali berjalan seperti biasa.
Bacajuga:Hari Kesaktian Pancasila 2026 Tingkat Kabupaten Tasikmalaya: Tanpa Sambutan, Tetap Tertib dan Kompak
Wabup Asep Sopari, turun lagi! Lihat langsung kondisi lapangan, jangan hanya menerima laporan dari meja birokrasi. Cek jogging track, kebersihan, fasilitas umum, keberadaan PKL, tata ruang, penerangan, hingga pemeliharaan seluruh fasilitas.
Pihak subpemborong pemasangan jogging track saat itu bahkan menyayangkan tidak terlihatnya tindakan Satpol PP terhadap penggunaan area olahraga tersebut untuk penyewaan kendaraan anak-anak.
Kalau memang mau ditata, tata sekalian secara serius dan konsisten. Kalau ada pelanggaran, tegakkan aturan. Kalau ada fasilitas rusak, perbaiki. Kalau ada OPD yang tidak bekerja maksimal, evaluasi.
Sebab masyarakat tidak membutuhkan alun-alun yang bagus hanya ketika baru selesai dibangun. Masyarakat membutuhkan ruang publik yang tetap bagus bertahun-tahun setelah peresmian.
Jangan sampai Alun-Alun Singaparna menjadi contoh klasik: anggarannya besar ketika membangun, tetapi semangat merawatnya kecil setelah diresmikan.
Catatan Teruntuk Mr. Asep Sopari Al’ayubi, yang pernah perlihatkan Tanda Jabatan Seorang Pejabat Wabup atau warga kampung berkata “Tanda seperti JENGKOL DIDADA KANAN pada penulis publik sedang menunggu jawaban sederhana:
“ALUN-ALUN SINGAPARNA MAU DITATA BENAR-BENAR, ATAU AKAN DIBIARKAN KEMBALI KUMUH DAN POS POL PP, SEBAIKNYA DIPAKE YANG LEBIH BERMANFAAT.”
IWAN SINGADINATA/ERVAN PRADESA.
TAG (#)
#KETUADPRDKABUPATENTASIKMALAYA #BUPATITASIKMALAYA # WAKILBUPATI #KOMISI1 #SEKDA #SATPOLPP #SEKDISPOLPP #DISHUBKOMINFO #HUMAS #DOKPIMSETDA #PUBLIK #FYP #VIRAL
