Lintaspasundannews.TASIKMALAYA KOTA.(27/03/2026) ~ Dari beberapa sumber mengatakan belum cairnya THR bagi sebagian ASN Kota Tasikmalaya akhirnya bukan lagi hanya sekadar isu, sudah menjadi “Fakta” di lapangan. Seperti diketahui pencairan dilakukan secara bertahap—bahkan ada yang belum menerima sama sekali.
“Pertanyaannya: ini murni teknis, atau ada yang lebih serius?”
Banyak alasan dan berdalih klasik seperti menunggu – Perwal dan proses administrasi terdengar normatif. Namun bagi kalangan yang memahami tata kelola keuangan daerah, kondisi ini justru mengindikasikan persoalan lebih dalam: ketidaksiapan likuiditas kas daerah. APBD boleh saja terlihat aman di atas kertas, tetapi realitasnya, kemampuan bayar dalam waktu bersamaan tampak tidak tersedia.
Lebih mengkhawatirkan, muncul pola prioritas pencairan—guru didahulukan, sementara ASN lain menunggu. Ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan cerminan bahwa distribusi keuangan mulai dipengaruhi tekanan sosial dan pertimbangan politis.
Ketergantungan terhadap dana transfer pusat juga mempertegas satu hal: kemandirian fiskal daerah masih rapuh. Ketika dana pusat terlambat, daerah ikut goyah. Ini bukan sekadar soal THR, tapi soal daya tahan sistem keuangan daerah itu sendiri.
Seorang pengamat keuangan daerah menyebut kondisi ini sebagai:
“APBD tampak sehat secara dokumen, tapi rapuh dalam likuiditas.”
Jika pola ini terus berulang, maka yang terjadi bukan lagi keterlambatan biasa—melainkan sinyal kegagalan manajemen fiskal secara sistemik.
Publik berhak bertanya:
Apakah ini hanya soal waktu pencairan, atau pertanda awal dari masalah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan Kota Tasikmalaya?
Kesimpulan tajam:
Masalah ini bukan hoaks. Keterlambatan THR di Tasikmalaya terjadi karena kombinasi administrasi belum tuntas + cash flow daerah belum siap bayar sekaligus + ketergantungan dana pusat. Jadi real, tapi sifatnya delay dan bertahap, bukan tidak dibayar.
THR telat di Tasikmalaya bukan sekadar urusan teknis, tapi sinyal: pengelolaan kas daerah sedang tidak stabil.
ketergantungan pada pusat masih tinggi
perencanaan fiskal belum disiplin
Kalau pola ini berulang tiap tahun, itu bukan lagi keterlambatan—
itu sudah masuk kategori kegagalan manajemen keuangan daerah secara sistemik.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#PRESIDENREPUBLIKINDONESIA,#KEMENDAGRI,#GUBERNURJABAR,#WALIKOTATASIKMALAYA,#, WAKILWALIKOTATASIKMALAYA,#ASNKOTATASIKMALAYA,#PUBLIK,#FYP,#VIRAL,#SEMUAORANG
