Lintaspaundannews.TASIKMALAYA KOTA.(27/03/2026) – Kota Tasikmalaya sampai hari ini seperti berdiri di persimpangan antara harapan dan keraguan. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Viman Alfarizi & Dicky Chandra yang baru menjabat sejak Februari 2025, publik justru menangkap satu kesan yang mengganggu:
~ Kiprah nyata yang belum benar-benar terasa di lapangan. Narasi “pemimpin solutif” yang digaungkan di ruang digital, perlahan dipatahkan oleh realitas sosial yang dinilai belum bergerak signifikan.
Gelombang kritik bukan tanpa alasan.
~ Sejumlah elemen masyarakat, termasuk LSM, secara terbuka mempertanyakan apakah kepemimpinan ini benar bekerja untuk rakyat atau sekadar membangun citra. Mereka menilai klaim keberhasilan terlalu dini dan tidak lahir dari suara arus bawah. Bahkan, muncul tudingan bahwa pendekatan yang dilakukan masih didominasi aktivitas seremonial ketimbang solusi konkret.
Lebih tajam lagi, kalangan pemerhati kebijakan menyoroti problem mendasar: lemahnya pengendalian internal birokrasi. Sejumlah posisi strategis yang kosong dan lambannya pengambilan keputusan dianggap sebagai indikator bahwa mesin pemerintahan belum berjalan optimal. Dalam logika tata kelola, ini bukan sekadar soal teknis—ini soal kapasitas kepemimpinan dalam mengendalikan arah kebijakan.
Di sisi lain, persoalan komunikasi menjadi titik lemah yang semakin memperjelas jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Kritik akademisi komunikasi menegaskan bahwa gaya yang terlalu mengandalkan media sosial justru menciptakan “ilusi kehadiran”—terlihat aktif, namun tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Ketika rakyat menuntut kehadiran fisik dan empati sosial, yang muncul justru citra digital yang steril dari kritik.
Namun demikian, pemerintah kota tidak sepenuhnya tanpa capaian. Secara makro, Tasikmalaya sempat mencatat prestasi nasional dalam pengendalian inflasi melalui kinerja TPID terbaik se-Jawa Bali tahun 2025. Tetapi bagi publik, penghargaan administratif semacam itu belum cukup menjawab persoalan sehari-hari: pelayanan publik, ekonomi rakyat, dan akses birokrasi yang masih dirasakan lambat.
Penilaian Pakar:
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini sering disebut sebagai early leadership gap—fase di mana pemimpin gagal mengonversi legitimasi politik menjadi kinerja administratif yang nyata. Pakar kebijakan publik menilai, jika dalam tahun pertama tidak ada “quick wins” yang dirasakan langsung masyarakat, maka legitimasi sosial akan cepat tergerus meski legitimasi formal masih kuat.
Dalam kajian akademik dan sumber pakar kebijakan publik, lemahnya sistem pemerintahan/organisasi biasanya disebut dengan istilah berikut:
Systemic Weakness (kelemahan sistemik)
Digunakan luas dalam literatur governance (World Bank, OECD). Artinya masalah bukan di individu, tapi pada desain sistem yang rapuh.
Institutional Failure (kegagalan institusional)
Menurut para ahli politik seperti Francis Fukuyama, ini merujuk pada institusi yang tidak mampu menjalankan fungsi dasarnya secara efektif.
Governance Deficit (defisit tata kelola)
Sering dipakai UNDP—menunjukkan adanya kekurangan dalam transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan.
Administrative Dysfunction (disfungsi administrasi)
Istilah dalam ilmu administrasi publik untuk menggambarkan birokrasi yang tidak berjalan normal (lamban, tidak sinkron, tidak responsif).
Capacity Gap (kesenjangan kapasitas)
Digunakan Bank Dunia—menunjukkan ketidakmampuan SDM dan sistem dalam mengeksekusi kebijakan.
Masalah yang terjadi di Kota Tasikmalaya saat ini tidak lagi bisa dibaca sekadar sebagai kelemahan individu kepemimpinan, melainkan telah masuk pada level kegagalan institusional (institutional failure) dan defisit tata kelola (governance deficit)—sebuah kondisi yang oleh pakar kebijakan publik disebut sebagai rapuhnya sistem dalam menjalankan fungsi dasar pemerintahan.
Ketika birokrasi berjalan lamban, keputusan strategis tersendat, dan dampak kebijakan tidak terasa di masyarakat, itu menandakan adanya disfungsi administrasi yang bersifat sistemik, bukan insidental.
Jika situasi ini terus dibiarkan, maka yang terancam bukan hanya kinerja pemerintah daerah, tetapi juga legitimasi publik yang perlahan terkikis oleh ketidakpercayaan.
Kesimpulan singkat:
“kegagalan institusional” dan “defisit tata kelola”, karena langsung menyorot bahwa problemnya ada pada sistem, bukan sekadar individu.
Tasikmalaya di era Viman Alfarizi saat ini belum krisis—tetapi jelas belum meyakinkan. Masalah utamanya bukan pada niat, melainkan pada eksekusi. Jika pola ini berlanjut, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan publik, tetapi juga momentum politik yang seharusnya menjadi modal awal perubahan. Kota ini tidak butuh pemimpin yang sekadar terlihat bekerja—melainkan yang benar-benar terasa bekerja.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KEMENDAGRI,#GUBERNURJABAR,#MASYARAKATTASIKMALAYAKOTA,#PUBLIK,#SEMUAORANG,#FYP,#VIRAL,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD,#BERITAPENILAIANPASCALEBARAN2026
