Tasikmalaya, Lintaspasundan-news – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai mematangkan rencana pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP) melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Aula DPMPTSP Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (13/10/2026).
Kepala Bidang Perizinan,.Hj. Yuli Nurhayati, S.IP., M.Si., menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan tahapan awal untuk membahas jenis layanan yang akan dihadirkan di MPP, termasuk instansi dan perangkat daerah yang berpotensi bergabung.
Menurutnya, pembahasan difokuskan pada pemetaan layanan serta koordinasi dengan sejumlah dinas dan instansi yang selama ini memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Beberapa layanan yang menjadi bahan pembahasan di antaranya dari Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), BPJS, Samsat, serta layanan terkait lainnya.
Namun, Yuli menegaskan bahwa keikutsertaan masing-masing instansi masih dalam tahap pembahasan dan belum seluruhnya dipastikan. Keputusan mengenai instansi yang akan bergabung akan mengikuti proses dan tahapan koordinasi selanjutnya.
“Ini masih tahapan awal. Kita membahas layanan apa saja yang akan dilaksanakan di MPP dan dinas atau instansi mana saja yang nantinya akan bergabung. Karena itu, perlu dilakukan Forum Konsultasi Publik,” demikian penjelasan Yuli mengenai proses persiapan tersebut.
Keberadaan MPP diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan di satu tempat, sehingga masyarakat tidak perlu mendatangi banyak kantor untuk mengurus kebutuhan pelayanan yang berbeda.
Melalui forum konsultasi ini, Pemkab Tasikmalaya berupaya menyusun rencana integrasi layanan secara bertahap dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait.
Meski demikian, jenis layanan final, daftar instansi yang akan bergabung, serta waktu operasional MPP masih menunggu hasil pembahasan dan keputusan pada tahapan berikutnya.
*Har
