TASIKMALAYA.Lintaspasundannews.(5/10/2026) ~ 5 Oktober 2026 — Dunia memperingati World Habitat Day atau Hari Habitat Sedunia, sebuah momentum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengajak masyarakat internasional melihat kembali kondisi permukiman, kota dan lingkungan tempat manusia hidup. Peringatan ini tidak sekadar berbicara mengenai bangunan rumah, tetapi menyangkut martabat manusia, keamanan, kesehatan, lingkungan dan kesempatan memperoleh kehidupan yang lebih baik. PBB menetapkan Senin pertama Oktober sebagai Hari Habitat Sedunia sejak 1985.
Seperti diketahui Hari Habitat Sedunia (World Habitat Day) diperingati untuk merefleksikan kondisi kota serta menegaskan hak fundamental setiap orang atas tempat tinggal yang layak dan aman. Peringatan ini juga bertujuan menyoroti krisis perumahan global dan mendorong tanggung jawab kolektif menuju masa depan perkotaan yang berkelanjutan.
Pada tahun 2026, World Habitat Day mengangkat tema “Adequate Housing for All” atau “Hunian Layak untuk Semua”. Tema tersebut menjadi sangat penting karena krisis perumahan masih menjadi persoalan global. PBB menyebut lebih dari 3 miliar manusia belum memiliki akses terhadap hunian yang layak, sementara lebih dari 1 miliar orang hidup di kawasan permukiman informal dan kawasan kumuh. Konflik, bencana alam dan perubahan iklim semakin memperbesar kerentanan kelompok masyarakat miskin dan mereka yang kehilangan tempat tinggal.
Rumah bukan sekadar tempat berlindung
Secara akademik, habitat manusia harus dipahami lebih luas daripada sekadar rumah. Hunian yang layak membutuhkan kepastian dan keamanan bermukim, akses terhadap air bersih dan sanitasi, lingkungan yang sehat, infrastruktur, transportasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta perlindungan terhadap berbagai risiko bencana.
Karena itu, pembangunan perumahan tidak dapat dipisahkan dari tata ruang dan kebijakan pembangunan kota. UN-Habitat menekankan perlunya kawasan permukiman yang direncanakan dengan baik, memiliki pelayanan dasar, kepastian hak atas tanah, serta pilihan hunian yang beragam, termasuk perumahan sosial, publik, sewa, koperasi dan skema berbasis masyarakat.
Tantangan bagi pemerintah daerah
Peringatan Hari Habitat Sedunia juga membawa pesan penting bagi pemerintah daerah di seluruh dunia. Pertumbuhan penduduk perkotaan tanpa perencanaan dapat melahirkan permukiman kumuh, kemacetan, kesenjangan sosial, tekanan terhadap lingkungan dan meningkatnya risiko bencana.
Bacajuga:Pekan Antariksa Sedunia: Dari Luasnya Alam Semesta Menuju Kesadaran kepada Sang Pencipta “
Karena itu, pemerintah tidak cukup hanya membangun gedung atau kawasan baru. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa pembangunan tersebut benar-benar memberikan kualitas hidup dan akses yang adil bagi masyarakat.
Dalam pesan Sekretaris Jenderal PBB António Guterres untuk World Habitat Day 2026, hunian layak dipandang sebagai fondasi martabat, keamanan dan kesempatan. Investasi di bidang perumahan dan penataan permukiman informal juga dinilai dapat membantu mengurangi kemiskinan, ketimpangan serta memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Dari rumah menuju kota yang manusiawi
World Habitat Day pada akhirnya mengingatkan bahwa pembangunan kota bukan perlombaan membangun sebanyak-banyaknya infrastruktur. Ukuran keberhasilan pembangunan justru harus dilihat dari sejauh mana masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, terjangkau dan bermartabat.
Momentum 5 Oktober 2026 karena itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi setiap negara, termasuk pemerintah daerah: apakah pembangunan permukiman telah benar-benar menghadirkan keadilan sosial, atau masih menyisakan kelompok masyarakat yang tidak mampu mengakses hunian layak?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika harga tanah dan rumah terus meningkat sementara kemampuan ekonomi sebagian masyarakat tidak bertambah sebanding.
World Habitat Day juga menjadi pembuka rangkaian Urban October, yaitu bulan yang didedikasikan untuk membahas urbanisasi berkelanjutan hingga World Cities Day pada 31 Oktober. Pada 2026, peringatan global World Habitat Day berlangsung di Muscat, Oman, dengan agenda yang mempertemukan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, akademisi dan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas solusi perumahan yang layak.
Pada akhirnya, “Adequate Housing for All” bukan sekadar slogan internasional. Ia merupakan pengingat bahwa setiap manusia membutuhkan tempat yang layak untuk hidup, membangun keluarga, bekerja dan berkembang. Kota yang maju bukan hanya kota dengan gedung tinggi dan jalan besar, tetapi kota yang mampu memastikan bahwa kemajuan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Catatan: Ke mana Program Rumah Tidak Layak Huni?
Di tengah momentum World Habitat Day 2026, pertanyaan yang patut diajukan di tingkat daerah adalah: ke mana arah program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dan mengapa pelaksanaannya masih terasa terbatas di tengah kebutuhan masyarakat yang begitu besar?
Program perbaikan RTLH pada dasarnya merupakan bagian penting dari upaya menghadirkan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun, persoalannya tidak berhenti pada ada atau tidak adanya program. Yang lebih penting adalah seberapa luas cakupannya, bagaimana penentuan penerima manfaat dilakukan, berapa besar anggarannya, serta apakah pelaksanaannya benar-benar menyentuh keluarga yang paling membutuhkan.
Keterbatasan program di daerah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kemampuan fiskal daerah, keterbatasan alokasi anggaran, validitas data masyarakat penerima, persoalan status dan legalitas tanah, hingga koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa dan berbagai lembaga lainnya.
Karena itu, pemerintah daerah perlu membuka data secara transparan: berapa jumlah RTLH yang masih ada, berapa yang telah diperbaiki setiap tahun, berapa anggaran yang tersedia, serta berapa target penyelesaiannya. Tanpa data yang terbuka, masyarakat akan sulit menilai apakah program RTLH benar-benar mengalami kemajuan atau sekadar menjadi agenda pembangunan yang berulang setiap tahun.
World Habitat Day semestinya menjadi momentum evaluasi. Sebab, rumah yang tidak layak huni bukan hanya persoalan fisik bangunan, tetapi menyangkut kesehatan, keselamatan, martabat dan masa depan keluarga. Jika masih banyak masyarakat hidup dalam rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan, maka pembangunan habitat manusia di tingkat daerah masih menyisakan pekerjaan besar.
Inilah substansi Hari Habitat Sedunia: membangun tempat tinggal berarti membangun martabat manusia, dan membangun kota berarti membangun masa depan bersama.
(IWAN SINGADINATA/ERVAN PRADESA)
TAG (#)
#PRESIDENPRABOWOSUBIANTO #WAPRESGIBRANRAKABUMINGRAKA
#KEMENPUPRRI #PARAGUBERNUR #PARABUPATIDANWALIKOTA #DINASPUPRTLH #PUBLIK #FYP #VIRAL
