TASIKMALAYA.Lintaspasundannews.(27/9/2026) — Hari Pariwisata Sedunia yang diperingati setiap 27 September semestinya tidak berhenti sebagai seremoni tahunan. Momentum ini seharusnya menjadi ruang evaluasi bagi pemerintah daerah: sejauh mana kekayaan alam, budaya, sejarah dan ekonomi kreatif benar-benar mampu diubah menjadi kekuatan pariwisata yang dikenal bukan hanya oleh wisatawan domestik, tetapi juga oleh masyarakat internasional.
Pada 2026, Hari Pariwisata Sedunia mengangkat tema “Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism”, yang menempatkan transformasi digital dan kecerdasan buatan sebagai bagian penting dalam membentuk masa depan pariwisata. PBB menekankan bahwa teknologi dapat membantu destinasi meningkatkan pelayanan, memperkuat usaha kecil, memperluas akses informasi serta menciptakan pariwisata yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pertanyaannya kemudian sederhana tetapi strategis: di mana posisi Kabupaten Tasikmalaya dalam perubahan besar pariwisata dunia tersebut?
Kabupaten Tasikmalaya sesungguhnya memiliki modal destinasi yang sangat besar. Kawasan pantai selatan, pegunungan, air terjun, kawasan Galunggung, desa wisata, seni tradisional, kerajinan, kuliner hingga kekayaan sejarah merupakan aset yang secara teoritis dapat dikembangkan menjadi paket wisata dengan daya saing regional bahkan internasional.
Namun, potensi tidak otomatis menjadi industri pariwisata.
Dokumen RKPD Kabupaten Tasikmalaya 2026 mencatat bahwa pada 2024 terdapat 1.031.163 kunjungan wisatawan, terdiri dari 1.029.477 wisatawan nusantara dan hanya 1.686 wisatawan mancanegara. Angka tersebut juga masih berada di bawah target 1.583.705 kunjungan. Dokumen yang sama mengakui perlunya revitalisasi ODTW, peningkatan prasarana, perbaikan aksesibilitas serta penguatan daya saing destinasi.
Angka wisatawan mancanegara tersebut patut menjadi bahan refleksi akademik dan kebijakan. Bukan untuk menyalahkan satu institusi, tetapi untuk menguji apakah strategi promosi, kualitas destinasi, aksesibilitas, informasi digital, amenitas, transportasi, kebersihan, keamanan dan pelayanan wisata sudah benar-benar dirancang dengan standar wisatawan internasional.
92 Desa Wisata, tetapi Seberapa Kuat Daya Jualnya?
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mencatat perkembangan desa wisata yang cukup signifikan. Dari sebelumnya 26 desa wisata, kini terdapat 92 desa wisata yang telah terdaftar dan ditetapkan. Beberapa di antaranya bahkan memperoleh pengakuan di tingkat provinsi dan nasional, termasuk Desa Wisata Taraju dan Guranteng.
Capaian tersebut tentu patut diapresiasi.
Tetapi persoalan berikutnya adalah kualitas dan keberlanjutan, bukan semata jumlah.
Apakah 92 desa wisata tersebut sudah mempunyai produk wisata yang jelas? Apakah memiliki pemandu yang mampu berkomunikasi dengan wisatawan asing? Apakah informasi destinasi tersedia dalam bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya? Apakah sistem pembayaran digital, transportasi, sanitasi, akomodasi dan keselamatan wisatawan sudah memadai?
Dan yang tidak kalah penting: berapa banyak desa wisata yang benar-benar menghasilkan pendapatan ekonomi bagi masyarakat setempat secara berkelanjutan?
Sebab desa wisata tidak boleh hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Ia harus menjadi ekosistem ekonomi yang menghidupkan UMKM, homestay, kuliner, kerajinan, transportasi lokal, pemandu wisata dan pelaku ekonomi kreatif.
Disparpora Dituntut Keluar dari Pola Rutinitas
Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Aam Rahmat Selamet, M.Pd., pada Forum OPD 2026 menyampaikan tiga strategi, yakni sinkronisasi program, penyusunan indikator dan target kinerja yang terukur, serta kesepakatan pendanaan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.
Pernyataan tersebut sebenarnya memberikan kerangka yang cukup jelas.
Persoalannya tinggal bagaimana indikator tersebut diterjemahkan menjadi hasil yang dapat dilihat publik.
Sebab kritik yang layak diajukan setiap Hari Pariwisata Sedunia bukan sekadar berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan Disparpora, melainkan apa perubahan konkret yang dihasilkan dari kegiatan tersebut?
Jangan sampai setiap tahun program pariwisata hanya berganti nama, berganti agenda dan berganti dokumentasi, sementara wajah destinasi, akses jalan, fasilitas publik, promosi internasional dan jumlah wisatawan mancanegara relatif tidak mengalami lompatan berarti.
Dengan kata lain, pariwisata jangan sampai terjebak dalam siklus kegiatan tahunan yang berjalan, tetapi transformasi destinasi justru berjalan lambat.
Tasikmalaya Harus Berani Menjual Identitasnya
Kabupaten Tasikmalaya tidak perlu meniru Bali, Yogyakarta atau destinasi lain secara mentah. Yang diperlukan adalah menemukan identitas pariwisata Tasikmalaya dan menjualnya secara konsisten.
Tasikmalaya memiliki kombinasi alam, budaya, kerajinan, kuliner, sejarah dan kehidupan masyarakat yang dapat dikemas menjadi pengalaman wisata yang khas.
Promosi pun tidak cukup hanya melalui baliho, media sosial pemerintah atau publikasi kegiatan.
Era digital menuntut destinasi hadir dalam ekosistem global: mesin pencari, peta digital, video pendek, platform perjalanan, konten multibahasa, virtual tour, sistem informasi destinasi, kalender event internasional dan pemanfaatan AI untuk memahami perilaku wisatawan.
Apalagi tema Hari Pariwisata Sedunia 2026 secara eksplisit menempatkan agenda digital dan AI sebagai instrumen untuk merancang ulang pariwisata.
Karena itu, Disparpora Kabupaten Tasikmalaya harus berani mengukur dirinya dengan standar destinasi global, bukan hanya standar keberhasilan birokrasi daerah.
Jangan Hanya Menghitung Wisatawan, Ukur Dampaknya
Ukuran keberhasilan pariwisata juga seharusnya tidak berhenti pada jumlah kunjungan.
Pemerintah perlu mengukur berapa lama wisatawan tinggal, berapa uang yang dibelanjakan, berapa pelaku UMKM yang memperoleh manfaat, berapa lapangan pekerjaan tercipta, berapa desa yang memperoleh peningkatan pendapatan dan bagaimana kualitas lingkungan setelah destinasi berkembang.
Inilah pendekatan pariwisata berkelanjutan.
Sebuah destinasi disebut berhasil bukan karena ramai sesaat, tetapi karena mampu menciptakan rantai ekonomi yang adil, menjaga lingkungan, mempertahankan budaya dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.
Kabupaten Tasikmalaya bahkan telah memiliki modal untuk itu. Tantangannya adalah mengintegrasikan potensi tersebut dalam satu strategi yang konsisten, terukur dan berjangka panjang.
Catatan Kritis Teruntuk Mang Aam Rahmat.
Hari Pariwisata Sedunia 27 September semestinya menjadi hari evaluasi, bukan sekadar hari peringatan.
Jika setiap tahun potensi wisata Tasikmalaya kembali disebut luar biasa, desa wisata kembali dipromosikan, berbagai kegiatan kembali digelar, tetapi wisatawan mancanegara masih berada pada angka yang sangat kecil dan kualitas destinasi belum mengalami lompatan signifikan, maka publik berhak bertanya: apakah strategi pembangunan pariwisata kita benar-benar sedang bergerak maju, atau sekadar berputar dalam rutinitas tahunan?
Disparpora di bawah kepemimpinan Aam Rahmat Selamet memiliki pekerjaan besar untuk membuktikan bahwa pariwisata Kabupaten Tasikmalaya tidak hanya hidup dalam dokumen perencanaan dan agenda seremonial.
Sebab di tengah persaingan destinasi yang semakin global, daerah yang hanya mengandalkan potensi alam tanpa kemampuan mengemas, memasarkan, mengelola dan menghubungkannya dengan pasar internasional pada akhirnya hanya akan menjadi penonton di tengah kekayaan sendiri.
(IWAN SINGADINATA/ERVAN PRADESA)
TAG (#)
#KEMENTERIANPARAWISATAREPUBLIKINDONESIA #GUBERNURJABAR #DISPARJABAR #BUPATITASIKMALAYA #WAKILBUPATI #SEKDA #DISPARPORAKABTASIKMALAYA #KADISAAMRAHMATSAPUTRA #MANGAAMRAHMAT #KANGAAMRAHMAT #BIDANGEKONOMIKTEATIV #FYP #VIRAL
