Jumat, September 11, 2026
BerandaBerandaMANTRI LUAR KERATON SUMEDANG LARANG MENYOROTI DINAMIKA DI KABUPATEN SUMEDANG

MANTRI LUAR KERATON SUMEDANG LARANG MENYOROTI DINAMIKA DI KABUPATEN SUMEDANG

Keraton Sumedang Larang Lintaspasundannews.com Soroti Dinamika Pemerintahan, Minta Persoalan Dibuka Secara Transparan

Mantri Luar Keraton Sumedang Larang, Asep Sulaeman Fadiil, turut menyoroti berbagai fenomena dan dinamika yang terjadi di Kabupaten Sumedang dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan sesuatu yang tidak lazim terjadi di Sumedang yang selama ini dikenal sebagai daerah yang aman, damai dan menjunjung tinggi nilai kearifan leluhur.

Asep mengatakan, berbagai persoalan yang muncul, termasuk dinamika yang melibatkan Wakil Bupati Sumedang, perlu dibaca secara menyeluruh dan tidak secara parsial.

“Berkaitan dengan berbagai macam hal yang tentunya ada hal yang di luar kebiasaan di Sumedang. Ini tentunya tidak pernah terjadi sebelumnya. Hari ini Sumedang turut larut dalam berbagai fenomena yang ada di seputar Sumedang itu sendiri, termasuk dinamika yang terjadi dengan Wakil Bupati Sumedang,” ujar Asep.

Ia menuturkan, dari perspektif kearifan Keraton Sumedang Larang, berbagai kejadian yang muncul belakangan sebenarnya telah menjadi perhatian sejak jauh-jauh hari.

“Kami di alam kearifan itu sudah sebetulnya jauh-jauh hari mewanti-wanti akan ada peristiwa demi peristiwa yang menyangkut bagaimana Sumedang Larang ini sebagai rumah orang tua, rumah para leluhur dengan sejarahnya yang panjang,” katanya.

Menurut Asep, kondisi Sumedang saat ini dinilai berbeda dibandingkan dengan karakter daerah tersebut pada masa sebelumnya. Terlebih, sejumlah pejabat disebut terseret persoalan hukum.

“Dari dulu Sumedang itu cenderung aman, damai dan sejahtera, tetapi hari ini beberapa bulan terakhir ini terkoyak oleh berbagai macam hal. Dengan adanya para pejabat yang terjerat kasus sehingga beberapa di antaranya masuk, ini fenomena apa di Sumedang akhir-akhir ini?” ujarnya.

Ia mempertanyakan sejauh mana kepedulian para pemangku kepentingan terhadap kondisi yang berkembang di tengah masyarakat.

Asep menyebut Sumedang sebagai bagian dari Telatah Larangan atau Tatar Larangan, sehingga menurutnya siapa pun yang mendapatkan amanah jabatan harus memahami nilai sejarah, budaya dan kearifan yang melekat pada daerah tersebut.

“Tidak sembarang orang bisa berbuat macam-macam di Telatah Larangan ini. Terutama siapapun yang diberi amanat untuk memangku jabatan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif sebagai penegak hukum,” tegasnya.

Soroti Makna Mahkota Binokasih

Dalam pandangannya, dinamika Sumedang saat ini juga tidak dapat dilepaskan dari momentum kebudayaan dan sejarah yang beberapa waktu terakhir mendapatkan perhatian luas, khususnya terkait Mahkota Binokasih Sanghyang Pake.

Asep menilai mahkota tersebut merupakan salah satu simbol penting yang merepresentasikan marwah Sunda dan jejak sejarah Nusantara.

“Simbol teragung daripada bangsa Nusantara yang masih ada, yaitu simbol marwah Sunda. Simbolik itu ada di mahkota, yang tentunya memiliki value kemaharajaan,” ungkapnya.

Ia menyebut keberadaan Mahkota Binokasih Sanghyang Pake sebagai artefak bersejarah merupakan kebanggaan yang harus dijaga bersama.

Menurutnya, perhatian terhadap mahkota tersebut melalui berbagai kegiatan kebudayaan juga menjadi momentum untuk kembali mengingatkan masyarakat terhadap warisan leluhur dan identitas sejarah Nusantara.

Bacajuga:Endang Muslim Resmi Dikukuhkan Kembali sebagai Ketua RT 01 RW 01 Kampung Ciampo Desa Linggasirna

Namun di sisi lain, Asep menilai perhatian terhadap sejarah dan kebudayaan harus berjalan beriringan dengan kepedulian terhadap persoalan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Sumedang saat ini.

Minta Persoalan Tidak Ditutupi

Menanggapi berbagai aksi masyarakat dan dinamika yang berkembang belakangan, Asep menduga munculnya demonstrasi dan berbagai reaksi publik merupakan indikasi adanya ketidakpuasan sebagian masyarakat.

Menurut dia, setiap persoalan yang berkembang di Sumedang semestinya dihadapi dengan keterbukaan.

“Kalau ada sesuatu itu di Sumedang Larang, ya dihadapi secara keterbukaan. Mungkin ada hal-hal yang saling apa sehingga masyarakat tidak puas. Ada hal yang ditutupi, ada hal yang rancu, yang masih bias, yang tentunya tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya.

Ia mengingatkan, apabila persoalan tersebut tidak segera dijelaskan secara terang, bukan tidak mungkin ketidakpuasan masyarakat berkembang menjadi gelombang yang lebih besar.

Asep meminta aparat maupun pihak yang berwenang segera memberikan penjelasan yang jelas terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Kalau salah, kalau fenomena dinamika itu terjadi dan dinyatakan salah, ya klirkan. Tapi kalau benar, ya klirkan, klarifikasi dan yang sejelas-jelasnya. Karena masyarakat itu menginginkan kejelasan dari semua pihak,” ujarnya.

Pemimpin Diminta Kembali pada Kearifan Sumedang

Asep juga menyinggung langkah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) yang telah menurunkan tim investigasi untuk melihat persoalan yang berkembang di Sumedang.

Menurutnya, langkah tersebut harus dibaca secara menyeluruh dan tidak hanya melihat satu persoalan secara parsial.

“Kami menghimbau kepada aparat, apalagi tim investigasi sudah diturunkan oleh KDM. Sebagaimana KDM itu sangat tajam, dan tentu dengan adanya kemarin kirab budaya itu berimbas kepada apa yang menjadi kebijakan KDM tentang Sumedang Larang, tentang Kabupaten Sumedang, tentang Tatar Sunda. Ini juga harus dibaca secara menyeluruh,” katanya.

Lebih jauh, Asep berharap seluruh pemimpin di Sumedang, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kembali berpegang pada nilai-nilai kearifan lokal dan amanat leluhur.

Ia mengingatkan kembali pesan yang terdapat di Situs Tugulingga, yakni pentingnya “hati suci dan bijaksana” dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

“Pemimpin Sumedang itu akan diberi aman, damai dan sejahtera serta diberi kelimpahan rezeki oleh Sang Maha ketika bisa menegakkan sesuatu sesuai dengan apa yang diamanatkan,” tuturnya.

Menurut Asep, pesan tersebut semestinya menjadi pedoman dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh para pemimpin di Sumedang.

“Hati suci berarti mengedepankan bagaimana kita tahu bahwa Sumedang Larang itu bukan kota sembarangan. Bijaksana itu di situ ada adab dan budaya, ada etika, ada peradaban yang sudah dibangun oleh founding father kita di Semudang Larang,” pungkasnya.

Artikel Lainya

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

spot_img
spot_img

Baca Juga