Tasikmalaya, 5 Mei 2026 – lintaspasundannews.
Dinamika tata kelola pemerintahan tingkat desa kembali menjadi sorotan publik, ketika ribuan warga Desa Linggawangi, Kecamatan Leuwisari, Kabupaten Tasikmalaya, melakukan aksi pengawasan sosial dengan mengepung kompleks kantor pemerintahan desa. Diiringi penyampaian aspirasi melalui beragam tulisan dan spanduk, masyarakat secara tegas mengemukakan tuntutan agar Kepala Desa yang berinisial B melepaskan jabatannya secara sukarela. Peristiwa ini mencerminkan kesadaran masyarakat yang kian tumbuh mengenai pentingnya akuntabilitas dan integritas sebagai pilar utama penyelenggaraan kekuasaan publik.
Latar belakang peristiwa ini bermula dari munculnya dugaan pelanggaran hal kecil ini bukan sekadar sengketa atau hal yang bernilai materiil semata, melainkan persoalan prinsipil yang menyangkut legitimasi kepemimpinan. Apabila pemegang jabatan tertinggi di lingkungan desa terindikasi terlibat dalam hal yang bertentangan dengan norma hukum maupun nilai luhur kemasyarakatan, maka secara otomatis dasar kepercayaan yang menjadi landasan kekuasaannya menjadi goyah dan tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Dede Hadi, selaku koordinator gerakan masyarakat, tuntutan yang disampaikan bukanlah respon emosional sesaat, melainkan hasil akumulasi keresahan yang telah berkembang dalam kurun waktu yang cukup lama. Persoalan ini terungkap setelah adanya pemberitahuan resmi terkait hal tersebut dari aparat pemerintahan desa, yang kemudian melalui proses pembahasan terstruktur dan kajian bersama, dituangkan ke dalam dokumen permohonan resmi dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa.
“Inti dari aspirasi yang kami sampaikan hanyalah satu hal mendasar, yaitu mengembalikan kehormatan jabatan melalui pengunduran diri Kepala Desa. Persoalan ini bermula dari hal yang berkaitan dengan urusan keuangan yang dialami salah satu unsur staf, yang kemudian diproses secara demokratis, dibahas bersama, dan dijadikan dasar permohonan resmi yang telah kami sampaikan kepada BPD sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan,” urai Dede Hadi dengan tegas.
Lebih jauh ia menekankan asas hukum dan etika pemerintahan, bahwa meskipun hingga saat ini persoalan tersebut belum memiliki kepastian hukum yang tetap dan mengikat, serta nilai yang terkait di dalamnya pun tidak tergolong besar, namun hal yang menjadi pokok persoalan dan perhatian utama masyarakat adalah kualitas moral serta etika jabatan yang dipegang. “Masalah ini tidak terletak pada seberapa besar dampak materiil yang terjadi, melainkan pada asas kelayakan moral. Apakah seseorang yang terlibat dalam dugaan hal yang tidak pantas masih memiliki kapasitas intelektual dan moral untuk memegang amanah publik? Inilah pertanyaan pokok yang menjadi dasar tuntutan kami,” tegasnya, mencerminkan pola pikir masyarakat yang kritis dan rasional.
Sampai berita ini disusun dan disebarluaskan, Kepala Desa yang bersangkutan masih menjalankan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang berlaku, serta diketahui sedang mempersiapkan langkah pembelaan diri melalui jalur hukum guna menegaskan posisinya dan membantah segala tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Di sisi lain, Camat Leuwisari, Yana, menempatkan peristiwa ini dalam kerangka sistem tata pemerintahan yang demokratis. Ia memandang gerakan warga sebagai bentuk partisipasi publik yang sah dan merupakan mekanisme pengendalian sosial yang sangat wajar serta justru diharapkan dalam sistem penyelenggaraan negara. Meski demikian, ia menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelesaian masalah wajib dijalankan melalui koridor peraturan dan prosedur administrasi yang berlaku, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak.
Bacajuga:DUA PENDEKAR PENA TASIKMALAYA,BIKIN KOLONIAL BELANDA DAN JEPANG SEGAN
“Penyampaian pendapat dan aspirasi adalah hak konstitusional setiap warga negara, sekaligus merupakan instrumen strategis untuk menjaga kualitas pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Secara mekanisme, seluruh masukan dan tuntutan ini akan ditampung terlebih dahulu oleh BPD, kemudian dianalisis dan diteruskan kepada pemerintah daerah melalui struktur kerja di tingkat kecamatan. Dalam hal ini, kedudukan kami hanyalah sebagai fasilitator yang memastikan setiap langkah yang diambil tetap berpedoman pada landasan hukum dan aturan yang berlaku,” papar Yana dengan pendekatan sistematis dan terukur.
Lebih lanjut dijelaskan, sampai saat ini instansi pemerintah kecamatan belum menerima dokumen atau laporan resmi yang tertulis, baik mengenai dugaan pelanggaran disiplin maupun dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara yang didalilkan masyarakat. “Informasi yang kami miliki sejauh ini baru terbatas pada pengetahuan umum dan tuntutan lisan yang disampaikan langsung oleh masyarakat. Belum ada bukti sah atau laporan administrasi yang secara resmi masuk ke lingkungan kerja kami untuk diproses lebih lanjut,” tambahnya.
Meski demikian, pihak kecamatan berkomitmen untuk senantiasa mengawal dan mengikuti alur perkembangan permasalahan ini secara cermat dan objektif, serta menunggu hasil verifikasi dan kajian mendalam dari lembaga yang berwenang, khususnya Badan Permusyawaratan Desa. Sepanjang prosesnya, seluruh rangkaian aksi berlangsung dalam suasana yang aman, tertib, dan kondusif berkat pengawasan ketat dari aparat keamanan yang bertugas, sekaligus kesadaran tinggi dari masyarakat untuk menjaga ketertiban umum. Warga berharap persoalan ini mendapatkan penyelesaian yang objektif dan adil, demi memulihkan citra pemerintahan desa serta menegakkan kembali kepercayaan publik yang menjadi fondasi utama pembangunan daerah.
Ade R pimpinan Redaksi
