lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(23 APRIL 2026) ~ Iis Dewi anggota dewan dari partai Gerindra menjelaskan tentang makna Hari Kartini baginya, bahwa makna Hari Kartini tidak selalu terletak pada seremoni formal, melainkan pada internalisasi nilai perjuangan R.A. Kartini dalam kehidupan nyata, kata Iis.
Oleh karena itu, menurutnya secara akademik, makna Hari Kartini sebagai bentuk kesadaran simbolik bahwa emansipasi perempuan, pendidikan, keberanian berpikir, dan partisipasi di ruang publik tetap hidup meski tanpa peringatan seremonial.
Namun secara kritis, ketika Hari Kartini hanya ramai menjadi bahan pembicaraan tanpa agenda substantif, hal itu menandakan masyarakat masih terjebak pada simbolisme, belum sepenuhnya menjadikan cita-cita Kartini sebagai kebijakan nyata yang memperkuat peran perempuan dalam politik, birokrasi, ekonomi, dan kepemimpinan daerah.
Bacajuga:Tes Kesiapan Calon Santri dan Tarhib Ramadhan Digelar di Ma’had Sahara Madani
Ketika penulis minta tanggapannya mengenai pengambilan keputusan dalam berbagai fungsi, kenapa wanita belum sepenuhnya diberikan kebebasan berekspresi untuk mengungkapkan pemikirannya,  seperti banyaknya keputusan keputusan yang selalu menguntungkan kaum lelaki.
Menurut Iis, persoalannya bukan sekadar ada atau tidaknya perempuan di ruang keputusan, tetapi masalahnya masih kuatnya budaya patriarki, relasi kuasa, dan struktur lembaga yang sejak lama dirancang lebih menguntungkan laki-laki.
Akibatnya, suara perempuan sering didengar sebatas formalitas, namun belum menjadi penentu arah kebijakan. Ketika aturan, jaringan kekuasaan, dan standar kepemimpinan masih bias “maskulin”, maka banyak keputusan cenderung merepresentasikan kepentingan laki-laki lebih dominan.
Seperti pandangan cendikiawan muslim Islah Bahrawi diberbagai tayangan podcastnya bahwa perempuan harus hadir dalam berbagai keputusan, hal ini dapat dibaca sebagai kritik bahwa kesetaraan sejati bukan hanya memberi kursi kepada perempuan, melainkan memastikan gagasan, pengalaman, dan perspektif mereka memiliki bobot yang sama dalam proses pengambilan keputusan.
Iis Dewi menjadi anggota DPRD dari partai Gerindra mendapat perolehan suara terbanyak, namun sayangnya tidak diikuti dan ditempatkan di posisi strategis, maka itu dapat dipandang sebagai gejala bahwa legitimasi elektoral belum otomatis berbanding lurus dengan distribusi kekuasaan internal.
Dalam kajian politik, kondisi seperti ini sering terjadi ketika keputusan penempatan jabatan lebih dipengaruhi kompromi partai, senioritas, jaringan elite, atau kalkulasi kepentingan dibanding capaian suara rakyat. Akibatnya, perempuan yang memperoleh mandat besar tetap berisiko hanya menjadi pelengkap representasi, bukan aktor utama pengambil keputusan.
Dalam mengakhiri pandangannya tentang Hari Kartini, menurut Iis Dewi untuk saat ini kejujuran itu sangat diperlukan dari semua pihak—baik laki-laki maupun perempuan—karena pengakuan terhadap hak adalah dasar keadilan.
Dalam lembaga apa pun, ketika seseorang memang memiliki kapasitas, prestasi, mandat, atau hak yang sah, maka itu seharusnya diakui tanpa dipengaruhi kedekatan, atau kepentingan kelompok.
Sehingga masyarakat yang maju berdiri di atas meritokrasi dan integritas: siapa yang berhak diberi ruang, siapa yang layak diapresiasi diakui secara terbuka. Tanpa kejujuran kolektif, hak mudah dipinggirkan dan ketidakadilan dianggap hal biasa.
(Wow ”’ Smart n wonder woman Mrs.Iis Dewi)
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KETUADANWAKILDPRDKABUPATENTASIKMALAYA,#BUPATIDANWAKILBUPATITASIKMALAYA,#ANGGOTADPRD,#ASNKABUPATENTASIKMALAYA,#KOMINFO,#PUBLIK,#FYP,#VIRAL,#SEMUAORANG,#INDONESIANTOPOFTHEWORLD
