Lintaspasundan-news, ANAMBAS – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Kepulauan Anambas menyampaikan sejumlah aspirasi strategis terkait tata niaga perikanan, pengawasan laut, hingga perlindungan keselamatan nelayan saat kunjungan Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Pol. Asep Safrudin, di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kamis (14/5/2026).
Aspirasi tersebut disampaikan oleh perwakilan DPC HNSI Anambas, Fitrahadi, S.H, selaku Bidang Hukum dan Advokasi Nelayan, yang mewakili Ketua HNSI Anambas Agustar karena berhalangan hadir akibat sakit.
Dalam sambutannya di hadapan Kapolda Kepri, jajaran pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta masyarakat nelayan, Fitrahadi menyebut kunjungan Kapolda Kepri ke tengah masyarakat pesisir sebagai momentum bersejarah bagi nelayan Anambas.
“Dalam catatan sejarah, ini pertama kali Bapak Kapolda Kepri hadir menyambangi masyarakat nelayan. Kehadiran ini membawa banyak pesan moral bagi kami,” ujarnya.
Menurut Fitrahadi, nelayan merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan terhadap kemiskinan apabila pengelolaan sumber daya perikanan tidak diawasi secara optimal. Karena itu, HNSI meminta perhatian serius terhadap tata niaga hasil perikanan agar berjalan sehat, adil, dan terbebas dari praktik monopoli.
Selain persoalan tata niaga, HNSI juga menyoroti keterbatasan akses transportasi hasil perikanan di wilayah kepulauan yang dinilai berdampak langsung pada distribusi hasil tangkapan serta kesejahteraan para nelayan.
Fitrahadi berharap kunjungan Kapolda Kepri dapat menjadi ruang bagi masyarakat nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan secara langsung kepada aparat penegak hukum dan pemerintah.
“Kami yakin banyak aspirasi masyarakat yang sudah Bapak tampung selama berada di Anambas. Ini tentu menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ke depan, khususnya terkait penegakan hukum dan pengawalan aktivitas eksploitasi laut yang ilegal,” katanya.
Lebih lanjut, HNSI mendorong penguatan pengawasan laut yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan keselamatan nelayan.
Menurutnya, fasilitas patroli serta sarana penegakan hukum di laut diharapkan juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung upaya penyelamatan nelayan saat menghadapi kondisi darurat di perairan.
Dalam kesempatan tersebut, HNSI juga meminta adanya pendekatan persuasif melalui pendampingan dan sosialisasi bagi pelaku usaha perikanan yang masih menghadapi kendala dalam pemenuhan dokumen perizinan.
“Mungkin masih ada pengusaha perikanan yang belum lengkap perizinannya. Kami berharap ada pendekatan pembinaan dan sosialisasi sebelum penegakan hukum dilakukan,” tambahnya.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, instansi terkait, serta masyarakat nelayan Kabupaten Kepulauan Anambas.
Kunjungan Kapolda Kepri ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat nelayan dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut serta meningkatkan kesejahteraan nelayan di wilayah perbatasan.
*Aris
