Oleh Wahid MA ( korlip lintaspasundannews.com )
TASIKMALAYA – 11 Mei 2026 Kondisi jalan raya di Desa Tawangbanteng dan Desa Gunung Sari, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya, kini menyisakan keprihatinan mendalam. Permukaan jalan yang dulunya mulus, kini dipenuhi lubang dan kerusakan struktural, terutama di ruas depan Pasar Tawangbanteng—jalur tersibuk yang menjadi urat nadi aktivitas warga. Kerusakan ini bukan sekadar merusak kenyamanan berlalu lintas, melainkan mengancam keselamatan, hingga warga memasang pohon pisang sebagai tanda protes: sebuah pesan diam bahwa aset publik ini terabaikan, dan perbaikan baru tampaknya akan dilakukan jika kerusakan sudah tak terelakkan lagi.
Semua jejak kerusakan ini mengarah pada satu penyebab utama: aktivitas truk pengangkut pasir yang beroperasi melampaui batas aturan. Muatan yang dibawa jauh melebihi kapasitas legal, diperparah lagi karena pasir yang diangkut masih basah dan berair—membuat bobot kendaraan berkali-kali lipat lebih berat dari batas aman, menekan struktur jalan hingga rusak perlahan namun pasti.
Yang paling menyisakan kekecewaan adalah pandangan warga terhadap kinerja Dinas Perhubungan (Dishub). Pengawasan yang dilakukan dinilai hanya seremonial: saat petugas ada, truk berhenti atau berputar arah. Begitu petugas pergi, mereka kembali beroperasi lebih liar dan berani. Padahal rapat lintas sektoral dan himbauan ke lokasi tambang sudah dilakukan, namun tak ada perubahan berarti—pelanggaran justru kian marak, seolah aturan tak lagi berlaku.
Bacajuga:Dandim 0612/Tsm Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 37 Prajurit
Sebelum audiensi digelar, media Lintas Pasundan News.com telah mewawancarai Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Fikri Ansori. Tokoh yang dikenal tegas dan kritis ini langsung angkat bicara, menanggapi alasan keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan tameng ketidaktindakan.
“Saya sangat paham kondisi ini, karena jalan ini pun jalur saya sendiri. Masalah ini sudah lama ada, tapi seolah tak dilihat. Dari Komisi III, kami tegaskan: anggaran untuk pemasangan portal pembatas akan kami pastikan ada. Jangan jadikan ‘tak ada dana’ alasan untuk diam,” ujar Fikri tegas.
Ia menambahkan, langkah ini murni demi kepentingan publik dan menjaga aset daerah. “Kalau belum ada pos anggaran tahun ini, kami akan alokasikan. Kami tak mau lagi dengar alasan teknis tanpa solusi. Warga sudah bersabar cukup lama, kini saatnya bukti nyata,” tandasnya.
Ketidakpuasan yang terpendam lama akhirnya meluap. Warga kedua desa yang tergabung dalam Forum Antasari menggelar audiensi resmi ke kantor Dishub, bukan sekadar mengeluh, melainkan menuntut tanggung jawab. Tuntutan utamanya jelas: segera pasang portal pembatas jalan, satu-satunya cara efektif menutup akses kendaraan pelanggar yang selama ini lolos dari pengawasan.
Merespons aspirasi itu, Kepala Dishub memberikan komitmen tercatat: mulai 12 Mei 2026, tim petugas akan diterjunkan langsung ke lokasi sebagai langkah sementara, sambil menyusun kajian mendalam untuk kebijakan permanen yang selaras aturan. Keputusan ini disambut baik warga sebagai langkah awal yang diharapkan berkelanjutan.
Kristiawan, perwakilan warga, menyampaikan rasa kecewa yang mendalam. Ia menegaskan, upaya warga memperbaiki jalan secara swadaya tak ada artinya dibanding kerusakan yang ditimbulkan truk.
“Pengawasan Dishub cuma sebentar, lalu hilang. Tak ada efek jera, tak ada solusi jangka panjang. Kami tahu pasir basah membuat beban makin berat, tapi hal ini tak pernah jadi perhatian serius. Kami datang bukan sekadar mengeluh, tapi menuntut perubahan. Kalau Dishub bertindak nyata dan kami rasakan dampaknya, kami siap berterima kasih. Kami lelah janji, kami butuh bukti kerja nyata,” ungkapnya tegas namun penuh harap.
