Lintaspasundannews.SINGAPARNA KABUPATEN TASIKMALAYA.(1 MEI 2026) ~ Bertempat diruang rapat serbaguna satu audiensi Pemuda Pancasila Kabupaten Tasikmalaya dilakukan, dalam rangka mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan langkah penting agar pelaksanaan kebijakan Prabowo Subianto tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Penegasan tersebut dijelaskan oleh
Ecep.Sukmanagara,S.pd,SH pada pimpinan rapat Asep Muslim dari komisi satu DPRD, bersama Aditya Komisi 3, Komisi 2 diwakili Dina Mardiana Komisi 4 H. Erris, disertai dari pejabat pemda Asda 1 bidang pemerintahan Rubi Satgas MBG dan dinas terkait seperti dinkes, dinas pertanian ketahanan pangan serta para pengelola MBG.
Menurut Ecep Sikmanagara bahwa yang menjadi mitra MBG harus memenuhi aturan dan peraturan serta menunjukkan komitmen pada tata kelola yang akuntabel—mulai dari standar gizi, transparansi anggaran, hingga kelayakan penyedia. Tanpa pengawasan seperti ini, program rawan dijalankan asal-asalan dan berpotensi merugikan masyarakat.
Oleh karena itu, kolaborasi antara dengan pemerintah daerah, dan publik menjadi kunci agar MBG berjalan profesional, tepat guna, dan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Lebih jauhnya dari 287 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seluruhnya wajib melengkapi syarat administrasi dan memenuhi ketentuan sesuai tupoksi agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis berjalan tertib dan akuntabel. Hal ini mencakup legalitas lembaga, kelayakan operasional, standar higienitas pangan, kompetensi SDM, serta pelaporan yang transparan. Tanpa kepatuhan tersebut, pelaksanaan di lapangan berisiko tidak sesuai standar dan dapat mengganggu tujuan utama program, yaitu peningkatan kualitas gizi masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan ketat dan verifikasi berjenjang menjadi kunci agar seluruh SPPG bekerja profesional sesuai fungsi dan tanggung jawabnya.
Bacajuga:Kapolres Tasikmalaya Kota Berikan Tali Asih kepada Korban Bencana Alam di Sejumlah Wilayah
Pada audensi yang dilakukan kemarin hari kamis (30/4), seluruh pengurus MPC Pemuda Pancasila hadir, diantaranya Ketua BPPH M.Hidayat,SH
Ecep.Sukmanagara,S.pd,SH, Nandang Nurfajar, Dadi Abidarda,Deden Setia Surya beserta pengurus lainnya.
Dalam menyampaikan argumentasinya PP menanyakan hal – hal Ikhwal yang masih banyak ketimpangan dan kekurangan yang semestinya sudah harus terpenuhi.
Seperti sarat kelengkapan administrasi, 287 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi juga wajib memiliki sertifikasi dan perizinan dari pihak terkait, termasuk aspek lingkungan hidup. Ini mencakup dokumen seperti UKL-UPL atau izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelolaan limbah dapur, sanitasi, serta jaminan tidak mencemari lingkungan sekitar. Kepatuhan ini penting agar pelaksanaan Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi standar gizi, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Tanpa izin tersebut, operasional SPPG berpotensi melanggar aturan dan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.
Asep Muslim pimpinan rapat menegaskan dan mengajak pihak terkait untuk belajar bernegara secara tertib, ia juga mengatakan ternyata dari 287 dapur SPPG banyak yang belum menyelesaikan kelengkapan administrasi yang seharusnya terpenuhi, karena waktu sudah tidak mungkin dilanjutkan untuk itu Asep akan menjadwal ulang audensi ini setelah ada laporan dari bidang yang menangani penjadwalan untuk beraudensi kembali.
IWAN SINGADINATA.
(KONTRIBUTOR BERITA DAERAH)
#KETUADPRDKABUPATENTASIKMALAYA,#KOMIS123,#BGN,#ASDA1SATGASPERCEPATANMBG,#MPCPEMUDAPANCASILA,#KABUPATENTASIKMALAYA,#PUBLIK,#FYP,#VIRAL,#SEMUAORANG
